Kemendagri Tegaskan Pemkot Malang Tak Lumpuh

"(Wali kota bisa gunakan) diskresi, bisa cukup dengan Perkada saja dalam situasi tidak memungkinkan. Ya, harus diketahui dan dievaluasi Gubernur,"

Jakarta, Inako

Kota Malang heboh  setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 41 anggota DPRD Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Apakah Kota Malang akan lumpuh?

Menanggapi situasi tersebut, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono memastikan pemerintahan Kota Malang tak akan lumpuh meski 41 anggota DPRD menjadi tersangka KPK. Ia menyebut sejumlah agenda penting, salah satunya pembahasan APBD-P Malang 2018, tetap bisa dilakukan.

"Tidak (lumpuh), ada cara lain asal bukan executive yang ditersangkakan semuanya," kata Sumarsono kepada media, Selasa (4/9/2018).

Sumarsono menjelaskan, khusus untuk pembahasan APBD-P bisa dilakukan bersama Gubernur Jawa Timur dan jajarannya. Dia menyebut, dalam kondisi seperti sekarang, APBD-P Malang 2018 bisa ditetapkan dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dalam hal ini Wali Kota Malang atas sepengetahuan gubernur.

"Tidak usah (dibahas bersama DPRD), bisa dibahas dengan melibatkan Pemprov langsung yang selama ini tugasnya mengevaluasi RAPBD Kabupaten, kini mendampingi langsung di lapangan untuk menyusun bersama," papar Sumarsono saat dimintai penjelasan soal pembahasan APBD-P Malang 2018.

"(Wali kota bisa gunakan) diskresi, bisa cukup dengan Perkada saja dalam situasi tidak memungkinkan. Ya, harus diketahui dan dievaluasi Gubernur," imbuhnya.

Begitu juga dengan rancangan peraturan daerah (raperda) penting yang masih dibahas bersama DPRD. Menurut Sumarsono, Wali Kota Malang dapat menggunakan hak diskresi untuk menerbitkan Perkada sebagai pengganti raperda.

"(Wali Kota bisa) melegitimasi Rancangan Perda (non APBD) yang sedang disusun dan belum selesai serta mendesak, maka didorong Pemerintah Kota dapat menerbitkan Perkada untuk mengatasi stagnasi pemerintahan," terang Sumarsono.

KPK menetapkan 41 anggota DPRD Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.  Puluhan anggota DPRD Malang itu diduga menerima uang Rp 12,5-Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton terkait pengesahan RAPBD-P kota Malang tahun 2015.