Jakarta, Inako

Aplikasi transportasi online tidak bisa lagi menonaktifkan atau melakukan suspend mitra pengemudi tanpa alasan yang jelas. Bahkan, mitra pengemudi saat ini semakin terlindungi karena memiliki hak menyangga terhadap sanksi suspend yang telah diatur dan dilindungi undang-undang.

Hal tersebut diatur Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diundangkan pada 19 Desember 2018. Aturan ini berlaku bagi angkutan sewa khusus termasuk taksi online.

Aturan tersebut menyatakan perlindungan terhadap pengemudi dilakukan meliputi layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi. Perlindungan lain adalah penyelenggara transportasi harus menetapkan kriteria pengenaan saksi suspend.

Para penyelenggara angkutan sewa khusus juga wajib memberikan pemberitahuan atau peringatan sebelum dinonaktifkan atau suspend. Selanjutnya, aturan tersebut juga menyebutkan bahwa pengemudi bisa melakukan klarifikasi bila dikenakan sanksi oleh penyelenggara.

Selain itu mitra pengemudi memiliki hak sanggah beserta pendampongan Komisi Persaingan Usaha (KPPU) kemitraan. Pengemudi juga semakin dilindungi karena adanya hak pendaftaran ulang bila dikenakan suspend oleh perusahaan penyelenggara transportasi.

Pemerintah Akhirnya mengeluarkan aturan mengenai taksi online. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus.

Aturan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tanggal 18 Desember 2018 dan diundangkan sehari setelahnya.

Salah satu yang menarik dari aturan ini pengaturan mengenai biaya dan tarif taksi online. Dalam beleid terbaru ini menteri perhubungan memiliki wewenang untuk membuat skema perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Adapun tarif batas bawah dan tarif batas atas yang diterapkan perusahaan aplikator ditetapkan oleh menteri dan gubernur daerah terkait.