Kementan Akan Tingkatkan Kualitas SDM Perkebunan Kopi

Bogor, Inako –

Besarnya tantangan dan ketatnya persaingan dalam hal pengelolaan kopi secara profesional, mendorong Kementerian Pertanian menyiapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional melalui upaya standarisasi, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bagi sejumlah pengusaha di bidang pengolahan kopi.

"Kompetensi SDM pertanian khususnya di bidang perkebunan kopi perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang terus berkembang," kata Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian, Widi Hardjono dalam kegiatan Konsesus rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pengelolaan budidaya kopi, di Kota Bogor, Jumat.

Widi yang mewakili Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) menyampaikan penyiapan SDM pertanian yang berstandarisasi dan bersertifikasi sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, pada tahun 2019 pembangunan akan berorientasi pada sumber daya manusia pertanian yang berbasis kompetensi melalui pendidikan vokasi.

Komoditas kopi, lanjutnya, memiliki peran strategis sebagai sumber pendapatan utama keluarga tani, peningkatan devisa negara dengan nilai ekspor tinggi.

"Kita perlu menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing yang bisa dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi," kata Widi.

Ia mengatakan, empat hal yang perlu dilakukan Kementerian Pertanian untuk menjawab tantangan tersebut takni membangun sistem standarisasi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.

Sebagai pembina teknis dalam sistem standarisasi, Kementerian Pertanian sudah menghasilkan 39 judul Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) hingga Desember 2017, dan enam KKNI sektor pertanian.

Pada tahun 2018, lanjutnya, sedang disusun empat SKKNI dan KKNI termasuk termasuk pada hari ini KKNI bidang pengelolaan budidaya kopi.

Widi menjelaskan, KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai struktur pekerjaan di berbagai sektor.