Kementerian LHK Minta Penanganan Lahan Kritis Dilakukan Secara Komprehensif

Bandung, Inako

Sekretaris Ditjen PDASHL, Yuliarto Joko Putranto,  yang mewakili Menteri LHK menjelaskan, penanganan wilayah lahan kritis harus dilakukan secara komprehensif dengan prinsip keterpaduan pekerjaan penanaman, sipil teknis, dan teknik pembibitan, serta mengaktifkan semua unsur elemen dan partisipasi masyarakat.

“Penanganan lahan kritis harus menghasilkan perubahan, membangun kesempatan kerja, dan mengatasi kemiskinan selain mengatasi permasalah lingkungan,” papar Yuliarto saat menghadiri Gerakan Nasional Pemulihan DAS tahun 2019 di Jabar dengan menanam 17.150 pohon Blok Caringin Tilu, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Senin (9/12/2019). 

Yuliarto menyampaikan pesan Presiden, agar pemerintah daerah dapat mengembangkan pembibitan bersama masyarakat melalui Kebun Bibit Desa (KBD). Hal ini dilakukan dalam rangka pemulihan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan.

Salah satu warga Desa Cimenyan, Encep Nandang menyambut baik gerakan nasional ini. Menurutnya, gerakan tanam pohon secara serentak dapat mencegah bencana, seperti tanah longsor dan banjir di sekitar Kota Bandung.

Warga pun, akui Encep, akan berkomitmen untuk lebih terlibat dalam mengawasi area lahan yang sudah ditanami. Namun, Encep pun ingin agar bantuan pohon dari pemerintah diberikan secara langsung kepada warga, serta bibit pohon yang diberikan merupakan bibit pohon besar yang bisa menahan air.

“Sebaiknya kalau ada bantuan pohon lagi, langsung (diberikan) kepada warganya. Melibatkan RT dan RW setempat agar lebih sampai,” kata Encep.

Encep membeberkan, sebagian besar lahan khususnya yang ada di Blok Caringin Tilu, Desa Cimenyan adalah lahan milik pribadi tapi bukan dari warga sekitar. 

“Kalau punya masyarakat pribadi (sekitar desa) bagus juga (kalau dihijaukan). Cuman kendalanya yang kepunyaan orang-orang kaya ini yang bukan orang sini,” bebernya.