Kendaraan Militer Myanmar Menabrak Pengunjuk Rasa di Kota Yangon Minggu, 5 Tewas

Jakarta, Inako

Sebuah kendaraan militer Myanmar menabrak pengunjuk rasa anti-junta di kota terbesar Yangon pada Minggu pagi, menewaskan lima orang.

Laporan media online Myanmar Now mnyebut, insiden itu terjadi tak lama setelah dimulainya pawai jalanan di Kotapraja Kyimyindaing sekitar pukul 9 pagi, kendaraan melaju dari belakang dan menabrak peserta, lapor organisasi berita yang dilarang junta.

Media itu memposting rekaman video dari insiden itu di media sosial, sementara juga melaporkan bahwa 15 orang ditahan.

Kedutaan Besar AS yang berlokasi di kota itu mengatakan "ketakutan dengan laporan bahwa pasukan keamanan melepaskan tembakan ke arah, berlari, dan membunuh beberapa pengunjuk rasa damai pagi ini di Yangon."

"Kami mendukung hak rakyat Burma untuk memprotes secara damai. Penggunaan kekerasan brutal yang meluas oleh militer menggarisbawahi urgensi memulihkan jalan Burma menuju demokrasi inklusif," tulis laporan itu.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok hak asasi yang melacak pembunuhan di negara itu melaporkan, tindakan kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar setelah kudeta 1 Februari telah menewaskan lebih dari 1.300 orang.

Dikatakan bahwa hingga saat ini, militer tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskan kekuasaannya setelah lebih dari 10 bulan berkuasa.

Sementara itu, siaran pers militer mengatakan pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing bertemu dengan pelindung senior Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi yang digulingkan.

Dikatakan bahwa jenderal tinggi itu bertemu dengan Tin Oo, 94 tahun, mantan panglima militer angkatan bersenjata dan salah satu pendiri NLD, Minggu pagi di rumahnya di Yangon dan membuat pengaturan perawatan kesehatan untuknya.

Tampaknya ini pertama kalinya pemimpin junta bertemu dengan tokoh NLD setelah kudeta yang menggulingkan pemerintahan Suu Kyi yang terpilih secara demokratis.

Suu dan Win Myint, yang merupakan presiden dalam pemerintahan NLD yang dipimpin Suu Kyi sebagai penasihat negara, termasuk di antara mereka yang ditahan sejak kudeta yang mengakhiri hampir satu dekade pemerintahan sipil. Mereka menghadapi berbagai tuduhan seperti hasutan, kecurangan pemilu, dan pelanggaran pembatasan COVID-19.

Untuk menentang kudeta, pasukan pro-demokrasi telah meluncurkan apa yang mereka sebut Pemerintah Persatuan Nasional sebagai satu-satunya badan pemerintahan yang sah di Myanmar. Namun junta telah menetapkannya sebagai organisasi teroris dan memasukkan anggotanya ke dalam daftar orang yang dicari karena dicurigai makar.