Ketua Umum PBNU : “Sudah Tepat Sekali NU Bekerja Sama dengan D&T36”

Jakarta, Inako

Ketua Umum Pengurus  Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr.  KH Said Aqil Siroj MA mengatakan keputusan PBNU menggandeng kerja sama dengan D&T36 Pte, Ltd, Singapura, dalam menerbitkan sertifikat halal merupakan sebuah keputusan yang tepat. Karena itu, Said menyampaikan terima kasih atas kepercayaan D&T36 kepada Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut Ketum PBNU itu, NU memiliki basis massa yang banyak dengan jumlah member sekitar 91 juta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ia yakin bahwa sekalipun jumlah umat Islam menjadi minoritas di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Papua dan NTT, tapi selalu ada anggota NU di situ. Oleh karena itu, ia menilai tepat sekali NU bekerja sama dengan D&T36 yang berkedudukan di Singapura.

“Kami melihat sudah tepat sekali NU bekerja sama dengan D&T36. Dan kami juga percaya bahwa perusahaan Singapura kredibel dan sukses dalam segala pekerjaannya,” tutur Said dalam wawancara  eksklusif dengan inakoran.com saat acara Halal Bihalal sekaligus syukuran ulang tahunnya yang ke-65 di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Acara halal bihalal ini dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Alwi Shihab, Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, antara lain, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Sosial Idrus Marham. Perwakilan negara sahabat, seperti Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérend, juga turut berbaur dengan undangan.

Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Idiologi Pancasila (UKP-PIP) itu menambahkan, potensi produk halal di Indonesia sangat luar biasa. Karena itu, kebutuhan akan sertifikat halal saat ini merupakan sebuah keniscayaan. Tujuan sertifikat halal tersebut agar masyarakat percaya dan tidak ragu dengan produk  yang digunakannya.

“Bukan hanya Indonesia yang butuh sertifikat halal dari NU, tetapi juga negara-negara yang ada Islamnya, seperti China. Mereka butuh sertifikat halal dari NU. Bahkan Australia datang ke sini minta sertifikat halal dari NU. Untuk sertifikat halal ini, kita memang sudah punya laboratorium dan juga punya tim IT,” tambah Doktor lulusan Universitas Umm Al-Qura di Arab Saudi ini.

Keterlibatan NU, terang Said, dalam menerbitkan sertifikat halal merupakan upaya NU untuk mendukung dan membantu pemerintah. Pasalnya, pemerintah tidak bisa melakukan segala hal. Pemerintah perlu dibantu dengan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat, seperti PBNU, Muhammadyah dan kekuatan lainnya.

“Pemerintah perlu dibantu dengan kekuatan di masyarakat, seperti NU, Muhammadyah dan juga kekuatan lainnya. Jadi bukan hanya kekuatan politik saja, tetapi kekuatan civil society juga berperan dalam mengawal keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.