Ketum Golkar Airlangga: Larangan Ekspor Bauksit Akan Untungkan Indonesia Jangka Panjang

JAKARTA, INAKORAN

Pemerintah telah menetapkan kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan berlaku mulai Juni 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sebagian besar kebutuhan alumina masih impor, sehingga pembangunan smelter di dalam negeri menjadi prospek yang menjanjikan.

Untuk mendorong percepatan pembangunan smelter, pemerintah akan mengidentifikasi dan merumuskan dukungan kebijakan terutama yang terkait dengan kebijakan insentif fiskal.
“Karena memang harga bauksit itu relatif rendah, ya dibawah 60 dollar.

Tetapi kalau dia sudah menjadi aluminium bisa di atas 2.300 dollar, jadi nilai tambahnya luar biasa.

Dan kedua, Pemerintah menyadari bahwa sebagian daripada eksportir itu melakukan investasi yang tidak sepenuhnya direalisasikan,” kata Ketum Golkar itu

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan kebijakan tersebut tidak serta-merta akan berimbas pada dinamika pertumbuhan ekonomi tahun 2023, meski tetap akan berpengaruh terhadap neraca dagang Indonesia.

"Memang pelarangan ekspor tentu akan mempengaruhi kinerja neraca dagang tapi juga kita perlu melihat bagaimana kinerja dari komoditas lain di luar bauksit," terangnya.

Menurut Yusuf, pelarangan bauksit itu harus dilihat dengan perspektif jangka panjang.

"Yang perlu dilihat dari kebijakan ini adalah dampak jangka panjang yang diharapkan karena kita tahu bahwa proses dari hilirisasi adalah menambah nilai tambah suatu produk untuk jadi lebih besar dibandingkan posisi sebelumnya," terusnya.

Menurutnya, larangan ekspor bauksit bersamaan dengan kebijakan hilirisasi  akan mampu mendongkrak kinerja ekonomi Indonesia.

"Jadi diharapkan dengan dilarangnya ekspor bauksit ini dan disaat yang bersamaan hilirisasi untuk produk turunan dari bauksit ini bisa dilakukan maka ini dalam jangka menengah sampai dengan panjang akan menambah kinerja dari ekspor bauksit itu sendiri," tegasnya.

Berkaca pada kebijakan pelarangan ekspor nikel. Kebijakan itu tidak serta-merta mempengaruhi kinerja ekspor nikel pada satu tahun, tetapi baru berdampak pada 3-4 tahun setelahnya.

"Kita melihat adanya perbedaan nilai ekspor nikel terutama ketika kebijakan ini sudah berjalan. Artinya ada nilai tambah yang lebih besar dari produk nikel yang diekspor Indonesia dan ini merupakan buah dari kebijakan hilirisasi produk nikel tersebut," tegasnya.

Oleh sebab itu, Yusuf berpendapat kebijakan melarang ekspor bauksit itu bisa berpotensi menambah nilai tambah dari ekspor bauksit. Kendati demikian, kebijakan itu perlu keseriusan dalam pelaksanaan, seperti dalam hal pembangunan smelter.

"Diharapkan dengan semakin banyak smelter proses dari pelarangan, biji bauksit ini bisa diolah di dalam negeri sehingga nanti diolah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih besar," pungkasnya.