Komisi I DPR RI Sebut Demokrasi Brutal, Singgung Kemunculan “Partai Cokelat”

JAKARTA, INAKORAN.com – Anggota Komisi I DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menyebut demokrasi di Indonesia belakangan ini sangat “brutal.” Ia menekankan pentingnya netralitas aparat negara untuk meredam kondisi tersebut.

“Demokrasi zaman sekarang kan mengerti semua bagaimana dalam tanda kutip brutalnya,” ujar Yoyok dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Politisi Partai NasDem itu juga menyoroti kemunculan “Partai Cokelat” dalam Pilkada 2024 yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

“Di media ini yang lagi kenceng-kencengnya, katanya ada partai baru, 'partai cokelat' tidak mungkin kalau kita enggak tahu,” ujarnya.

Kemunculan “Partai Cokelat” disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang membuat demokrasi di Indonesia dinilai brutal.

Baca juga: Relokasi Korban Erupsi Gunung Lewotobi, Menko PMK Utamakan Peningkatan Kualitas Hidup

Terkait hal ini, Yoyok mempertanyakan netralitas TNI yang dinilainya sudah berada pada tingkat tinggi.

“Netralnya luar biasanya. Saking netralnya mendekat ke TPS saja takut,” jelasnya.

Namun, ia juga mempertanyakan langkah-langkah yang diambil TNI dan Kemenhan untuk mengatasi potensi konflik dan memperkuat penegakan hukum terhadap penyimpangan dalam Pilkada serentak 2024.

Baca juga: Pemerintah Prioritaskan Pelayanan Pengungsi dan Pemulihan Pascabencana Erupsi Gunung Lewotobi

“Mau sampai kapan netralitas TNI itu di dalam politik untuk negara? Kalau pencetakan pimpinan yang melalui demokrasi ini melalui melahirkan pimpinan yang tidak benar, mau sampai kapan?” sambungnya.

Yoyok menambahkan, banyak kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus hukum, sehingga diperlukan langkah tegas untuk mencegah penyimpangan.

“Sebanyak 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia ketangkap hukum. Mungkin sisa 1/3-nya karena belum keambil,” tegasnya.

Baca juga: Pemerintah Fokus Percepatan Penanganan Erupsi Gunung Lewotobi dan Konflik Sosial Flores Timur

Ia juga meminta TNI untuk lebih proaktif menindak penyimpangan yang sudah jelas terjadi, dengan berpegang pada aturan yang berlaku.

“Lah ini mau sampai kapan TNI netral? Kalau netral dalam artian pilihannya silakan. Tapi kalau sudah di depan mata ada penyimpangan, apa UU TNI yang bisa dipegang? Tangkap pak,” tuturnya.