Komisi Kejaksaan Wajib Periksa Jakgung HM Prasetyo Karena Intervensi Penyidikan Korupsi Yang Melibatkan Kader Partai Nasdem

Oleh: Petrus Selestinus S.H. MH, Koordinator TPDI & Advokat PERADI Mantan  Komisioner  KPKPN

Jakarta, Inako

Komisi Kejaksaan RI sebaiknya segera menindaklanjuti informasi Jaksa Johanes Tanak, peserta seleksi Capim KPK  2019-2024 terkait point mengenai intervensi Jaksa Agung H.M Prasetyo terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Nasdem H. Bandjela  Paliudju, saat dilakukan uji publik menuju tahap akhir seleksi Pansel Capim KPK menuju 10 besar.

Sebagai Komisi Negara, maka Komisi Kejaksaan harus berani memanggil H.M Prasetyo untuk mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan perilakunya mengintervensi pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum demi menyelamatkan kader Partai Politik.
 
Penjelasan Johanes Tanak di hadapan Pansel dan Panelis Uji Publik bahwa ketika dirinya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sedang melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang menjerat eks.Gubenur Sulteng H. Bandjela Paliudju, pernah diintervensi oleh Jaksa Agung H.M Prasetyo atas alasan kader Partai Nasdem.

Informasi ini harus direspons oleh Komisi Kejaksaan secara cerdas yaitu segera panggil Jaksa Agung H.M Prasetyo untuk diklarifikasi dan hasilnya segera dikirim ke Presiden untuk dievaluasi dalam penunjukan Jaksa Agung baru nanti.

Oleh karena informasi mengenai intervensi Jaksa Agung H.M. Prastyo terhadap Johanes Tanak selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang tengah menyidik kasus korupsi eks. Gubernur Sulawesi Tengah H. Bandjela Pailudju, semata-mata hanya karena H. Bandjela Paliudju adalah sebagai kader Partai Nasdem, informasi mana diungkapkan dalam forum uji publik Pansel Capim KPK, maka informasi tentang intervensi Jaksa Agung H.M Prasetyo dimaksud, harus ditempatkan sebagai informasi yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi dan sangat berguna bagi pemberantasan KKN dalam 5 (lima) tahun pemerintahan Jokowi.

Selain dari pada itu, informasi dari Johanes Tanak tentang intervensi Jaksa Agung H.M  Prasetyo yang bertujuan melindungi kader Partai Nasdem, akan menjadi informasi yang sangat berharga dan berguna bagi Presiden Jokowi dalam merespons kehendak publik yang menginginkan Jaksa Agung ke depan dari non Parpol, akan tetapi informasi dari Jaksa Johanes Tanak juga sangat berguna sebagai bahan referensi Jaksa Agung yang baru untuk menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji yaitu mengintervensi pekerjaan anak buah dalam konteks kolusi dan nepotisme.

Ini adalah momentum yang tepat bagi Presiden Jokowi di tengah polemik dan resistensi publik yang menolak Jaksa Agung dari kader Partai Politik dan dari Jaksa karir. 

Keberanian Jaksa Johanes Tanak patut diapresiasi, karena telah menyumbangkan informasi yang sangat berharga bagi publik, bagi Presiden Jokowi, bagi Partai Politik dan terlebih-lebih bagi Pansel Capim KPK, karena kebutuhan kepemimpinan KPK ke depan diharapkan dipimpin juga oleh seorang dari unsur Kejaksaan yang berani dan mampu menjaga independensi KPK agar bebas dari pengaruh siapapun juga.

Simak joget  Ice Breaking Para Peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN) pemuda/i dari 34 Provinsi se-Indonesia, dalam rangka Nias Sail 2019, jangan lupa "klik Subscribe and Like" hadirkan terang menuju Indonesia Hebat. Wartawan InaTV dalam rombongan Kapal Pemuda Nusantara (KPN2019) Jawa-Sumatera 1/9- 20/9/2019,  sajikan untuk anak negeri dari Papua sampai Sabang.