Korban Tsunami Lampung Selatan Segera Direlokasi

Lampung Selatan, Inako –

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus berupaya mencari lokasi yang tepat untuk merelokasi hunian warga terdampak tsunami Selat Sunda di daerahnya.

Hal itu dilakukan untuk mengatasi kebutuhan para korban terdampak tsunami pada 22 Desember 2018.
    
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan I Ketut Sukerta dihubungi sebelumnya, ketika  ditanya mengenai kondisi terkini penanganan relokasi menyatakan lahan dua hektare di Desa Way Muli telah ditinjau dan setelah dilakukan kajian tidak memadai sebagai tempat relokasi, alasanya  kemiringan lahanya  24 meter.

"Untuk di Desa Way Muli, lahan dua hektare yang disiapkan sudah ditinjau tim, setelah ditinjau tidak memadai,  karena kemiringan tanahnya 24 meter, terlalu miring jadi sangat berat dijadikan tempat relokasi untuk pembangunan rumah baru bagi warga  yang rumahnya rusak," kata dia.

Sebagai gantinya, kata Kepala BPBD ini,  Pemda Lampung Selatan menyediakan lahan seluas enam hektare di seputaran Kota Kalianda,  Lampung Selatan untuk kapasitas menampung seluruh warga yang rumahnya rusak.

Lahan enam hektare tersebut telah dibuatkan suratnya dan diajukan ke Pemerintah Pusat untuk disetujui.

Namun kata Ketut,  warga dikonfirmasi tetap berharap bisa direlokasi  tetap di desa mereka, sekarang sedang dicarikan lokasinya apakah ada lokasi yang memadai di desa mereka, karena banyak lokasi tapi tempatnya miring-miring.

Menurut Ketut, pemerintah daerah sedang mendata jumlah warga yang siap direlokasi di Kota Kalianda.

"Sekarang sedang dilakukan pendataan berapa orang yang mau dan berapa orang yang tidak mau," katanya.

Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan masa tanggap darurat di Lampung Selatan, Provinsi Lampung diperpanjang, sementara wilayah Pandeglang, Provinsi Banten, tengah masuk masa transisi darurat pascatsunami pada 22 Desember 2018.

"Masa tanggap darurat di Kabupaten Lampung Selatan diperpanjang selama dua pekan, yaitu 6 Januari 2019 hingga 19 Januari 2019," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam pernyataan di Jakarta.