Seoul, Inako

Pemerintah Korea Selatan menyatakan kesediaan untuk membayar lebih mahal agar pasukan militer Amerika Serikat bertahan di negara itu. Seperti diketahui, kedua negara merupakan sekutu keamanan sejak Perang Korea 1950-1953, yang berakhir dengan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai.

Ada lebih dari 28.000 tentara AS ditempatkan di Korea Selatan untuk berjaga-jaga terhadap ancaman Korea Utara.

Namun, Presiden AS Donald Trump kerap mengeluhkan tentang biaya penempatan pasukannya di negara itu. Pemerintah AS disebut meminta Seoul untuk menggandakan kontribusi pembiayaan.

Laporan kantor berita AFP, Minggu (10/2/2019, menyebtukan, negosiasi berakhir dengan Kementerian Luar Negeri Korsel akan membayar sekitar 1,04 triliun won atau sekitar Rp 12,9 triliun pada 2019.

Nominal itu jauh lebih tinggi 8,2 persen yang ditawarkan dalam kesepakatan lima tahun sebelumnya, yang telah berakhir pada akhir 2018. Kemenlu Korsel menyatakan, meski AS menuntut peningkatan biaya yang lebih besar, pemerintah mampu mencapai kesepakatan yang mencerminkan situasi keamanan Semenanjung Korea.

"Kedua negara menegaskan kembali pentingnya aliansi Korea Selatan-AS yang kuat dan perlunya penempatan pasukan AS yang stabil," demikian pernyataan Kemenlu Korsel.

Perselisihan soal biaya sempat menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan Trump menarik pasukan AS dari Korsel. Trump pernah berujar dalam wawancara dengan CBS pekan lalu, yakni ada kemungkinan suatu hari nanti akan menarik pasukan dari negara tersebut.

"Sangat mahal untuk menjaga keberadaan pasukan di sana," katanya. Namun, dia meyakinkan bahwa tidak ada rencana menarik pasukan AS dari Korsel sebagai bagian dari kesepakatan pada pertemuan keduanya dengan pemimpin Korut Kim Jong Un akhir bulan ini.

Kesepakatan hanya berlaku untuk setahun sehingga kedua belah pihak harus segera kembali ke meja perundingan. Pemerintah Korsel berkontribusi sekitar 960 miliar won atau Rp 11,9 triliun pada tahun lalu untuk membiayai pembangunan fasilitas militer AS. Biaya yang 40 persen melebihi total tagihan itu juga dipakai untuk membayar warga sipil yang bekerja di pangkalan militer AS.