KPK dan Pilihan Sempit Partai Golkar

Oleh.  : Adlan Daie
Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat

Indramayu, Inako 

Persidangan kasus OTT KPK terhadap salah satu tersangkanya, Carsa, seorang broker swasta, dalam dua kali persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat menghadirkan kejutan-kejutan baru. Saksi sopir tersangka di persidangan pertama (tanggal 8 Januari 2020) menyeret sejumlah tokoh politik penting Indramayu. Mantan Kadis PURR Indramayu, Didi Supriadi, memberi kesaksian tak kalah menyengatnya di persidangan kedua (tanggal 13 Januari 2020) bahwa paket proyek di dinas yang pernah dipimpinnya menurutnya telah ditentukan pengusaha (kontraktor) pemenangnya umumnya titipan bupati, wakli bupati, Sekda dan DPRD.

Keterangan saksi-saksi di atas pada persidangan resmi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat terpantau, antara lain, lewat media edisi 15 Januari 2020 makin meyakinkan kebenaran pandangan seorang Klitgard, pakar penggiat anti korupsi bahwa anatomi korupsi tidak berdiri tunggal, selalu menyeret, bertali temali dan sambung menyambung menjadi satu antara kekuasaan politik hegemonik, kewenangan diskresi tak terbatas dan transaksi tukar tambah secara ekonomi.

Dua kali persidangan terhadap tersangka Carsa saja telah membuka selubung kotak pandora kemana-mana. Keterangan saksi seorang mantan kadis PURR Indramayu sangat mengejutkan dengan berani menyebut para pejabat penitip kontraktor calon pemenang paket pekerjaan pastilah akan membuncah seiring dengan pengembangan kasusnya baik dari bukti baru yang mengemuka dalam fakta persidangan maupun dari proses hasil kerja penyelidikan dan penyidikan KPK yang dikenal sangat rigit, detail, cermat dan memahani betul tali temali anatomi korupsinya.

Tak terbayangkan oleh kita sampai kapan proses persidangan kasus ini akan berakhir dari deretan tersangka terkait lainnya secara berturut-turut setelah persidangan tersangka Carsa, yakni tersangka H. Supendi, Bupati sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Indramayu, Omarsyah, Kadis PURR dan Wempy Triyono, Kabid Jalan di Dinas PURR Indramayu dengan sejumlah saksi yang akan dihadirkan. Entah keterangan apalagi akan mengemuka dalam fakta-fakta persidangan berikutnya. Sulit diduga tali temali kasusnya dan silang saling keterangan saksi-saksinya.

Partai Golkar, partai rezim penguasa Indramayu tak dapat mengelak dari sengatan kasus OTT KPK yang menyeret pucuk pimpinan partainya. Kesaksian mantan Kepala Dinas PURR di atas meskipun tetap menghormati asas praduga tak bersalah membuka ruang kemungkinan terungkapnya para kontraktor penyuap, para pejabat penerima suap dan terseretnya saksi-saksi lain. Kasus OTT KPK Sunjaya, mantan Bupati Cirebon sedikit contoh pembanding bahwa proses penyidikan dan persidangannya selalu menghadirkan kejutan-kejutan, misalnya ditetapkannya tersangka baru.

Pelajaran berharga yang dapat dipetik Partai Golkar dari kasus OTT KPK di atas, termasuk oleh partai politik manapun : 

Pertama, Partai Golkar harus menyadari sepenuhnya bahwa kasus OTT KPK yang menyeret pucuk pimpinan Partai Golkar tersebut telah merusak martabat, harga diri dan marwah masyarakat Indramayu di ruang publik. Kasus OTT KPK di atas adalah piutang Partai Golkar atas kerugian moralitas publik yang tercoreng oleh prilaku koruptif elite politiknya.

Kedua, kesadaran point pertama di atas harus diletakkan Partai Golkar, partai pemenang Pemilu 2019 di Indramayu bahwa kasus OTT KPK di atas telah mempersempit ruang pilihan politiknya dalam kontestasi Pilkada Indramayu 2020 untuk hanya benar-benar mengusung calon bupati yang jauh dari kemungkinan effect lanjutan OTT KPK. Menjauhkan diri sekecil apapun dari kemungkinan calonnya terseret pengembangan kasusnya.

Partai Golkar harus menutup diri terhadap tokoh-tokoh politik baik dari jajaran internal struktural Partai Golkar maupun dari eksternal untuk dicalonkan sebagai calon bupati dalam kontestasi Pilkada Indramayu 2020. Membuka diri untuk tetap mengusung calon bupati dengan potensi kemungkinan terseret pengembangan kasus OTT KPK sama artinya meletakkan eksistensi Partai Golkar hanya alat permainan elite politiknya. Abai atas perasaan suara publik pemilihnya yang tertindih oleh kasusnya. 

Disinilah kedewasaan dan kematangan politik Partai Golkar dengan rekam jejaknya yang sangat panjang  kita tunggu untuk menghadirkan calon bupati yang bersih dari jangkauan kasus OTT KPK dengan kapasitas kepemimpinan politik yang menginspirasi. Hanya mentalitas binatang keledailah yang terantuk dua kali di lubang yang sama.

Semoga bermanfaat.