Legislator PKB Nilai BPKH Belum Optimal

Jakarta, Inako

Anggota  Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq menilai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belum optimal dalam hal pengelolaan keuangan haji. BPKH juga dinilai belum mampu meningkatkan imbal hasil dari pengelolaan keuangan haji.

Hal ini diungkapkan Kang Maman-sapaan Maman Imanulhaq- saat  rapat kerja BPKH dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/11).

Menurut Maman, BPKH mendapatkan dana operasional tahunan tapi, belum mampu meningkatkan imbal hasil dari pengelolaan keuangan haji, terlihat dalam laporan keuangan yang disampaikan dalam RDP tahun 2017, 2018 dan 2019.

"Padahal saat ini kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp.7,2 triliun, imbal hasil yg didapatkan dibawah angka tersebut," kata Maman

Dana kemaslahatan umat, berasal dari pengelolaan dana abadi umat, yang bertujuan untuk membantu pengembangan dan syiar kepada umat Islam. 
Saat ini imbal hasil dari DAU sebesar Rp 200 miliar, program kemaslahatan umat harus diprioritaskan dibandingkan dengan pemberian program ke instansi pemerintah dan KBIH.

Maman menambahkan, meski BPKH mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK namun banyak juga catatan yang diberikan oleh BPK, diantaranya penatausahaan di BPKH dan adanya selisih data setoran jemaah di BPKH

"Amandemen pasal 53 UU No. 34 thn 2014, tentang tanggung renteng, yang membuat pengelola BPKH menjadi khawatir, dan cari aman saja dalam investasi," tambah Maman

Maman meminta BPKH harus lebih fokus terhadap upaya menggerakan seluruh anggota pelaksana BPKH pada pengembangan investasi secara komperhensif.