Luhut Sebut Pemindahan Ibu Kota Momen untuk Tertibkan Tambang Liar

Jakarta, Inako

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemindahan ibu kota Kalimantan Timur (Kaltim) tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara bisa sekaligus menjadi momentum untuk menertibkan ribuan pertambangan 'liar' atau yang berdiri di kawasan yang dilarang seperti hutan lindung.

Simak video Ina Tv dan jangan luka klik subscribe and like menuju Indonesia maju

"Bagus ibu kota di situ (Kaltim) sekalian penertiban juga daerah sana," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Menurut Luhut, salah satu aspek yang harus diperhatikan ketika memindahkan ibu kota yakni aspek lingkungan. Begitu juga dengan pertambangan.

"Ya nggak masalah (iklim pertambangan di Kaltim). Tapi kita harus betul-betul menambang itu dengan aturan yang bagus. Masalah lingkungan harus jadi perhatian. Nggak boleh lagi penambangan liar, semua, bukan hanya itu, seperti kelapa sawit ditertibkan. Ini dosa-dosa kita yang lalu. Semua ditertibkan satu-satu," terang Luhut.

Sebagai informasi, mengutip laman resmi Jatam (Jaringan Advokasi Pertambangan), terdapat 1.190 IUP (Izin Usaha Pertambangan) di Kaltim dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Lalu, di Kecamatan Samboja terdapat 90 Izin pertambangan, di Bukit Soeharto pun terdapat 44 Izin tambang. PT Singlurus Pratama sebuah perusahaan pertambangan, memegang konsesinya paling besar di sekitar Samboja.