Mahasiswa Desak Pemprov Maluku Operasikan Kapal Perintis Ke Pulau Romang

Binsar

Wednesday, 27-02-2019 | 10:27 am

MDN
Ilustrasi Kapal Perintis [ist]

Ambon, Inako –

Puluhah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Ambon melakukan aksi demo menuntut pemerintah Provinis Maluku mengoperasikan kapal printis ke Pulau Romang.

Mereka meminta dukungan DPRD Maluku sebagai wakil rakyat untuk mendesak pemerintah supaya menyediakan kapal printis sebagai sarana transportasi ke Pulau Romang.

Tuntutan para demonstrasn menang sangat beralasan, sebab kemacetan arus transportasi laut selama tujuh bulan ke Kecamatan Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya mengakibatkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di daerah itu menipis.

"Hari ini terjadi krisis ekonomi di sana sebab sudah tujuh bulan tidak ada kapal penumpang yang masuk ke sana lalu bahan kebutuhan pokok juga habis karena tidak ada suplai," kata mahasiswa asal MBD, Harvy Leimahariwa di Ambon, Senin.

Harvy bersama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Ambon melakukan aksi demo ke DPRD Maluku.

Dalam orasinya, mereka mendesak komisi C DPRD Maluku selaku wakil rakyat untuk memperjuangkan beroperasinya kapal perintis dari pelabuhan Ambon kembali menyinggahi Pulau Romang karena sudah tujuh bulan mandeg.

Ketua DPC GMNI Kota Ambon, Sujahri Somar mengatakan tidak adanya suplai bahan kebutuhan pokok karena kemacetan transportasi laut selama tujuh bulan membuat warga hanya bertahan dengan mengkonsumsi jagung.

GMNI minta DPRD provinsi melalui komisi C membentuk panitia khusus untuk melihat berbagai persoalan yang ada di Pulau Romang.

Mennaggapi tuntutan itu, Ketua Komisi C, Anos Yermias bersama Lucky Wattimury dan Inyo Pattipeiluhu yang menerima pendemo menjelaskan, persoalan transportasi laut khsususnya untuk pelayaran perintis sudah dibicarakan dengan Dishub provinsi, PT. Pelni dan instansi terkait sejak akhir 2018.

"Saat itu sudah dibahas soal rencana KM. Sabuk Nusantara 48 yang biasanya melayari rute ke Pulau Romang sesuai jadwalnya harus doking untuk keselamatan pelayaran," ujarnya.

Kemudian sejak 21 Desember 2017, Maluku dijanjikan 15 kapal perintis oleh pemerintah dan prose pembuatannya di galangan kapal Semarang, dan sampai saat ini sudah terealisasi enam kapal baru.

Enam kapal baru ini diantaranya KM Sabuk Nusantara 103, 106, 107, danyang khusus untuk KM Sabuk Nusantara 87 mengalami masalah karena kemudinya patah saat masuk pelabuhan Lirang sehingga tidak mungkin dipaksakan untuk berlayar.

"Jadi bukan kita ini tidak bekerja, sebab 15 kapal baru itu hasik lobi dan negosiasi DPRD ke pemerintah, kemudian operator kapal ini semuanya ditangani Pelni," tegas Anos.

Kemudian mengenai rute pelayaran perintis biasanya diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota baru ditetapkan oleh Dinas Perhubungan laut dan bukannya ditentukan oleh provinsi.

DPRD juga menginginkan adanya kapal pengganti ketika yang lain naik dok, namun terkendala juga sebab pemerintah sudah mengalihkannya ke daerah lain.

Wakil ketua komisi, Lucky Wattimury menjelaskan, untuk membentuk pansus dalam menyikapi sebuah persoalan tidak mudah karena ada mekanismenya.
 

KOMENTAR