Majelis Umum PBB Memutuskan Pencaplokan Wilayah Ukraina Oleh Rusia Ilegal

Jakarta, Inakoran

Majelis Umum PBB, Rabu (12/10) memutuskan pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia ilegal. Rusia telah mencaplok empat wilayah Ukraina bulan lalu lewat mekanisme referendum untuk memberi kesan kalau langkah itu legal. Keempat wilayah itu adalah Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia.

Majelis yang beranggotakan 193 orang itu mendesak Moskow untuk mencabut deklarasi pencaplokan keempat wilayah itu.

Resolusi itu disetujui oleh 143 dari 193 anggota yang hadir. Lima anggota, termasuk Rusia dan Belarus, menentangnya, sementara China, India, dan 33 lainnya abstain.

Majelis "mengutuk" referendum dan pencaplokan berikutnya dari wilayah dan peristiwa "tidak memiliki validitas berdasarkan hukum internasional dan tidak membentuk dasar untuk setiap perubahan status wilayah Ukraina ini," kata resolusi itu.

Langkah itu "tidak konsisten dengan" prinsip-prinsip Piagam PBB, katanya.

Duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengatakan, satu negara tidak dapat mengambil wilayah negara lain dengan paksa.

"Jika Anda adalah negara anggota PBB, perbatasan Anda adalah milik Anda sendiri dan dilindungi oleh hukum internasional," kata Greenfield, dikutip dari Kyodonews.

Duta Besar Rusia Vasily Nebenzya membela pencaplokan tersebut, dengan mengatakan pada sesi itu bahwa hasil referendum menunjukkan bahwa penduduk daerah "tidak ingin kembali ke Ukraina" dan pemilihan diadakan "sesuai dengan norma dan prinsip hukum internasional.