Mark Zuckerberg Kembali Mangkir dari Panggilan Regulator

London, Inako

Komite internasional yang akan dihadiri oleh 22 wakil rakyat dari tujuh negara bakal bertemu di London, Inggris pada minggu depan. Pertemuan ini diadakan guna menanyai Facebook tentang krisis penyebaran berita palsu dan skandal penyalahgunaan data pengguna.

Tapi, pendiri dan CEO Facebook Mark Zuckerberg akan kembali absen untuk menjawab pertanyaan dari para wakil rakyat tersebut. Perusahaan yang bermarkas di Menlo Park tersebut telah berkali-kali menolak permintaan pihak yang ingin Zuck untuk berbicara di parlemen. 

Sebagai gantinya, VP Policy Solutions Facebook, Richard Allan yang berbasis di London akan menghadiri pertemuan tersebut. Allan nantinya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan dari Argentina, Brazil, Kanada, Irlandia, Latvia, Singapura dan Inggris.

"Komite menawarkan kesempatan kepadanya untuk memberi keterangan lewat video link, yang juga ditolak (oleh Facebook). Facebook telah menawarkan Richard Allan, vice president of policy solution, yang telah diterima oleh Komite," ujar juru bicara komite Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) Inggris dalam keterangan persnya seperti yang dilansir Tech Crunch, Minggu (25/11/2018). 

"Komite ini yakin bahwa Mark Zuckerberg merupakan orang yang pantas untuk menjawab pertanyaan penting tentang privasi, keamanan, dan penyebaran data," sambungnya. 

Sebelumnya, Zuck juga mangkir saat dipanggil untuk bersaksi di depan anggota parlemen Inggris pada bulan April 2018, pasca meledaknya skandal Cambridge Analytica. Saat itu, Facebook mengirimkan CTO Mike Schroepfer sebagai pengganti Zuck. 

Pertemuan kali ini pun cukup krusial untuk membahas isu-isu yang dihadapi Facebook pada tahun 2018, terutama setelah dirilisnya laporan New York Times tentang Facebook yang kontroversial. 

"Investigasi New York Times baru-baru ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang bagaimana kebocoran data yang baru saja terjadi ditangani oleh Facebook, dan ketika pimpinan senior sadar akan kebocoran dan penyebaran disinformasi oleh Rusia," ujar juru bicara DCMS.