Jakarta, Inako

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah memanggil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait penggunaan jalan tol.

Sebelumnya, Hendrar meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol, jika tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kemendagri, kata Tjahjo, mengkonfirmasi status kehadiran Hendrar saat ia mengeluarkan pernyataannya di sebuah acara. Menurut Tjahjo, Hendrar mengaku sudah cuti saat menghadiri acara tersebut.

"Sudah saya panggil, saat itu saya tanya, dia (Hendrar) jawab, saya datang juga ada izin kepada panwas, cuti dia," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

"Jadi pada saat dia ngomong sebagai ketua partai (Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Semarang)," sambungnya.

Setelah itu, Kemendagri menyerahkan kasus tersebut kepada panwas untuk meneliti lebih lanjut. Jika ditemukan indikasi pelanggaran terkait kampanye, kata Tjahjo, panwas yang akan memproses.

"Nanti kami serahkan kepada panwas kalau memang dia dianggap salah, panwas akan memproses," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'aruf Amin di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Hadi saat menghadiri silaturahim Jokowi dengan paguyuban pengusaha di Jawa Tengah di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu (2/2/2019). Hendrar hadir sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Semarang.

Sebelum kehadiran Jokowi, ia naik ke atas panggung dan menyapa para pengusaha yang hadir.

"Di sini ada yang pernah lewat tol?" tanya dia. Ia lalu bertanya mengenai berapa lama jarak tempuh dari Semarang ke Jakarta. Sebagian pengusaha yang hadir menjawab 5 jam. Lalu, ia juga bertanya mengenai jarak tempuh Semarang ke Surabaya jika lewat tol. Sejumlah pengusaha yang hadir menjawab 3 jam.

Ia pun menegaskan bahwa keberadaan jalan tol sebagai sarana memudahkan transportasi ini disebabkan karena kerja keras Jokowi selama empat tahun terakhir.

Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat yang tidak mendukung Jokowi tidak boleh memakai tol yang telah dibangun pemerintah. "Disampaikan ke Saudaranya di luar sana. Kalau tidak mau dukung Jokowi, jangan pakai jalan tol," kata Hendrar.