Serang, Inako

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Gubernur Banten Wahidin Halim memastikan agar pemerintahan di daerah yang terdampak tsunami di Banten tetap berjalan. Kemendagri menyiapkan anggaran perbaikan kantor desa yang rusak. 

"Yang pertama tata kelola pemerintahan harus jalan. Dicek kantor desa yang rusak, kami menyediakan anggaran, dicek kantor desa yang rusak," kata Tjahjo kepada Wahidin di kantor Gubernur Banten, Jl. Syech Nawawi Al-bantani Serang, Banten, Jumat (28/12/2018).

Anggaran tersebut akan diserahkan ke wilayah terdampak tsunami yang menerjang pada Sabtu (22/12). Dia berharap kantor desa segera berfungsi normal.

"Kami sediakan anggaran untuk desa yang rusak. Uangnya ada, sementara 50 juta dulu kami serahkan ke desa-desa yang rusak. Ke depan nanti Gubernur yang memutuskan untuk status bencana untuk anggaran pusat. Pola itu sama dari Palu dan lain-lain, anggarannya siap, jangan khawatir," papar Tjahjo.

Tjahjo mengingatkan gubernur Banten untuk mengawasi penggunaan anggaran yang disediakan. "Hati-hati juga area rawan korupsi, kontrol dengan tepat," katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin menyebut akses-akses jalan yang rusak segera diperbaiki. Selain itu, bantuan logistik untuk korban pengungsi disebutnya sudah cukup.

Namun Wahidin menyebut yang dibutuhkan saat ini aturan-aturan yang membahas terkait pasca tsunami, misalnya mengenai perbaikan/pembangunan kembali rumah warga yang rusak diterjang tsunami.

"Yang perlu kami butuhkan bukan logistik karena kebutuhan kami cukup. Kita memang perlu didukung aturan ribuan rumah harus direhabilitasi. Hanya saja persoalannya perlu didukung aturan-aturan," kata Wahidin.