Mengapa Robi Idong terperangkap dalam Jebakan Betmen PT YKI Tanpa ada Filter Legal Due Diligence?

Oleh: Petrus Selestinus, S.H., Koordinator TPDI & Advokat Peradi

Jakarta, Inako

Relasi bisnis antara Bupati Sikka Robi Idong dengan PT. Yasoonus Komunikatama Indonesia (PT. YKI), tergolong aneh, karena, Pemda Sikka sebagai sebuah institusi negara dengan begitu banyak infrastruktur dan sarana serta perangkat OPD yang lengkap, namun tidak ada satupun pejabat OPD Sikka yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengoreksi tindakan Bupati yang salah dan tidak ada kemampuan untuk mendeteksi secara akurat dan dini siapa dan bagaimana sebenarnya PT. YKI.

Padahal ada metode yang standar dan harus dimiliki oleh Pemda Sikka untuk mendeteksi secara akurat tentang apa dan siapa PT. YKI berikut performa keuangan, performa Direksi dan Komisarisnya, performa tingkat kepatuhan terhadap hukum yaitu metode "Due Diligence" namun tidak dilaksanakan. Dengan metode "Due Diligence" Pemda Sikka bisa mengukur dan memitigasi resiko dari sisi hukum melalui "Legal Due Diligence", dan Profile Assessment terhadap Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT. YKI sebagai calon investor. 

"Due Diligence" adalah pemeriksaan mendalam dari segi hukum yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau fakta material yang akan menggambarkan kondisi perusahaan atau objek transaksi; yang dilakukan oleh Konsultan Hukum atau Biro Hukum instansi ybs. sejak Agustus 2019 yang lalu terhadap perusahaan atau obyek yang akan ditransaksikan dan pihak inestor yang akan menjadi mitra usaha, sehingga Bupati Robi Idong jangan sampai terjebak terlalu jauh.

Output dari "Legal Due Diligence" adalah memperoleh gambaran hukum terhadap dokumen yang diaudit seperti; legalitas badan hukum PT. YKI; ketaatan PT. YKI membayar pajak, hutang, gaji buruh dll.; terlibat sengketa perdata atau dilaporkan kasus pidana atau tidak dan memberikan pandangan hukum tentang sikap yang sebaiknya diambil oleh Pemda Sikka terhadap PT. YAI.

ROBI IDONG ABAIKAN DUE DILIGENCE.

Proses interaksi yang berlangsung antara Robi Idong dengan Drs. Yamanotona Bazaro Lase, dapat dipastikan bahwa Robi Idong mengabaikan keharusan melakukan "Due Diligence". Buktinya pada saat ini terdapat fakta-fakta negatif yang mengejutkan tentang rekam jejak PT. YKI maupun tentang kredibilitas, kapabilitas dan.performa Sdr. Drs. Yamanotona Bazaro Lase, Direktur Utama PT. YKI namun Robi Idong tetap memproses kerja sama dimaksud hingga RDP-DPRD Sikka.

Sikap Robi Idong begitu mudah mengakomodir investor tanpa didahului "Due Deligence" dan "Profile Assessmet", hal itu bisa berakibat Robi Idong hanya menghadapkan Investor bodong bahkan avonturir atau penipu berjubah investor yang berdalih ingin menaikan PAD Sikka ke hadapan DPRD Sikka, padahal investor dimaksud itu sebenarnya sedang mencari mangsa untuk menipu Masyarakat Sikka.

Sejak pro dan kontra pembangunan Mall dan Hotel berbintang 4, ramai menjadi perbincangan publik, TPDI pada akhir April 2020 sudah mengingatkan Pemda Sikka, Gereja agar berhati-hati dan selektif dalam menerima investor termasuk terhadap PT. YKI, karena TPDI telah memiliki sejumlah informasi awal tentang ketidaklayakan PT. YKI dan reputasi buruk seorang Drs. Yamanotona Bazaro Lase dari sumber-sumber terpercaya.

Berbagai informasi dari internal PT. YKI, bahwa Drs. Yamanotona Bazaro Lase, memiliki reputasi buruk, tetapi mempublish diri memiliki kompetensi menginvestasikan modalnya sebesar Rp.600 miliar untuk bangun Mall, hanyalah isapan jempol, berbanding terbalik dengan kondisi aktual yang secara kasat mata bisa dilihat oleh siapapun tentang siapa itu PT. YKI dan Drs. Yamanotona Bazari Lase.

Publik Sikka mulai mempertanyakan, apakah Robi Idong akan melanjutkan hubungan dengan PT. YKI atau berhenti, mengingat PT. YKI dan Drs. Yamanotona Bazaro Lase sesungguhnya bukan investor yang profesional, diduga kuat sebagai avonturir dengan motif untuk menjebol Bank atas nama investasi bangun Mall dan Hotel bintang 4, bahkan ketika draft MoU itu ditandatangani maka bisa jadi MoU iti sebagai modal untuk memperdaya pihak lain dengan untuk mendapatkan uang. 

Ada sejumlah indikator untuk patut menduga bahwa PT. YKI dan Drs, Yamanotona Bazaro Lase adalah avonturir, memiliki kemampuan mengemas diri sebagai Investor berhasil memperdaya Robi Idong dan Pemda Sikka untuk mempercayainya dan Ini akan berimplikasi menimbulkan persoalan hukum yang lebih rumit, karena sebagai seorang avonturir, Drs, Yamanotona Bazaro Lase tidak memiliki kapasitas, kapabilitas dan modal, bahkan bisa berujung dengan penipuan. 

DRS. YAMANOTONA BAZARO LASE, AVONTURIR.

Diabaikannya Due Diligence, maka warga masyarakat dan pejabat satu Kabupaten bisa menjadi korban tipu muslihat avonturir-avonturir dari Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang datang dengan dalih investasi demi meningkatkan PAD Kabupaten, tetapi ujung-ujungnya terjadi penipuan dan lari kabur. Sebagai contoh kasus Investasi bodong PT. Mintra Tiara di Larantuka dan Pembangunan Perumahan Koperasi Obor Mas di Sikka beberapa waktu yang lalu.

Pejabat kita tidak pernah kapok dan membiarkan warganya ditipu oleh Investor, yang datang dengan membawa mimpi angin surga. Apa yang terjadi dengan PT. YAI, dan janji manis membangun Mall dan Hotel bintang 4 bernilai investasi Rp, 600 miliar, seharusnya difilter dengan Legal Due Diligence untuk mengukur realitas PT. YAI pada saat ini, namun hal itu diabaikan. 

Sementara itu di internal PT. YAI sedang terjadi persoalan hukum dimana Drs. Yamanotona Bazaro Lase dilaporkan ke Polisi oleh sesama Direksi/Komisaris dan Pemegang Saham PT. YKI atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Itu artinya PT. YKI mendapat perlakuan istimewa dari Obi Idong karena tanpa Due Diligence, PT. YKI dengan segala minusnya, ya minus pengalaman, tidak punya Izin Usaha Jasa Konstruksi Pembangunan Mall, tidak memiliki modal dan sedang menghadapi perpecahan di internal PT. YAI, tetapi lolos masuk hingga RDP-DPRD Sikka.

Dari hasil tracing melalui googeling dan komunikasi dengan beberapa Pemegang Saham dan Direksi PT. YKI, diperoleh fakta bahwa PT. YKI, berada dalam keadaan sangat tidak layak untuk melakukan investasi membangun Mall dan Hotel bintang 4 di Sikka, selain karena tidak memiliki modal, tidak memiliki pengalaman di bidang usaha apapun serta juga tidak punya Izin Usaha bidang Pembangunan Jasa Konstruksi.

Kondisi riil PT. YKI yang sampai saat ini belum diketahui Pemda Sikka karena abaikan Due Diligence adalah dalam waktu sangat singkat terjadi perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Susunan Pemegang saham serta Dewan Komisaris dan Direksi PT. YKI, yaitu : Pertama tanggal 1 Juni 2019, Modal Dasar Rp. 500.000.000,-, Modal Ditempatkan Rp. 125.000.000.-  Dirut : Drs. Yamanotona Bazaro Lase, Komisaris Utama : Betieli Baene, S.Mis.MM;  Kedua tanggal 14 Juni 2019 terjadi perubahan dimana Modal Dasar dinaikan menjadi : Rp. 1.000.000.000.-, Modal Ditempatkan :  Rp. 500.000.000,- dan Komisaris Utama berubah ke atas nama : Penunjang Waruwu serta ada jabatan Komisaris Independen : T. Soemarman, Drs. MS.ED; dan perubahan ke tiga terjadi pada tanggal 24 Agustus 2019  berupa : Modal Dasar naik lagi menjadi : Rp. 2.000.000.000.-, Modal Ditempatkan Rp. 1.000.000.000,- , modal dasar maupun modal yang ditempatkan diduga fiktif alias formalitas belaka dengan motif yang belum jelas.

Kebohongan-kebohongan dan tipu muslihat Sdr. Yamanotona Bazaro Lase, bahwa PT. YKI  sudah berpengalaman membangun Menara Kamuflase di Jakarta, Surabaya dan Medan dan akan dibangun lagi Menara Kamuflase untuk Gereja-Gereja di Keuskupan Maumere dengan iming-iming setiap Gereja dibayar Rp. 50 juta/tahun, dibayar sekaligus untuk masa kontrak 10 tahun sebesar Rp. 500 juta, dan untuk tahap awal dibangun Menara Kamuflase percontohan berbentuk olympic di Stadion Samador dan di bundaran Bandara Frans Seda, namun kenyataanya nihil.

Berdasarkan Izin Berusaha dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, sebuah lembaga Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) kepada PT. Yasoonus Komunikatama Indonesia, No. : 9120006671404, tanggal 10 Juni 2019, untuk bidang usaha Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telkomunikasi Lainnya, Perdagangan Eceran atau Kontrak, tertanggal 24 Agustus 2019. Itu berarti PT. YKI tidak memiliki Izin Berusaha untuk bidang Jasa konstruksi Bangunan seperti Mall dan Hotel Berbintang.

Namun mengapa begitu cepatnya Drs.Yamanotona Bazaro Lase banting stir untuk berjudi dari bidang usaha Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi dan Pedagang Eceran untuk Menara Kamuflase, ke bidang usaha Jasa Konstruksi Bangunan Mall Pasar Tingkat Sikka, meskipun tidak memiliki izin usaha, namun telah direspons dengan "karpet merah" oleh Bupati Robi Idong hingga mulus masuk pembahasan RDP-DPRD SIKKA dan pembuatan MoU. 

Ini lompatan yang luar biasa dan hanya dalam suasan KKN sebuah perusahaan tanpa "Legal Due Diligence" lolos tanpa hambatan hingga pembahasan dalam RDP-DPRD Sikka. Untuk peristiwa memalukan ini Robi Idong harus bertanggung jawab, karena membawa PT. YKI lolos masuk hingga RDP DPRD Sikka tanpa Due Diligence, hingga berujung dengan peristiwa saling melapor antara DPRD Sikka dengan pejabat PT. YKI di Polres Sikka.

Tipu muslihat lainnya dari PT. YKI adalah mencantumkan Identitas PT. Yasoona Komunikatama Indonesia sebagai (Persero) dan "Perusahaan Terbuka" sebagai bagian dari tipu muslihat untuk mengecoh calon mitra dan masyarakat luas termasuk saat ini terhadap publik Sikka. Karena itu TPDI sedang mempertimbangkan untuk melaporkan Sdr. Yamanotona Bazaro Lase dan  PT. YKI ke Bareskrim Mabes Polri karena memalsukan identitas PT. YKI sebagaimana dapat diakses di Website Yassonusindonesia,co.id.