Menimbang Mensos RI dari NU

Oleh. : Adlan Daie

Wakil.Sekretaris PWNU Jawa Barat

Jakarta, INAKORAN

Menimbang Menteri Sosial RI dari unsur representasi Nahdlatul Ulama (NU)  pengganti Bpk Juliari Batubara pasca terjerat OTT KPK terkait kasus korupsi dana bantuan sosial penanggulangan dampak sosial pandemi covid 19 dalam pandangan penulis adalah bagian dari pilihan politik titik sambung untuk memperkuat program pengentasan  masalah masalah sosial yang dari sisi demografis sesungguhnya mayoritas dihadapi warna NU, kelompok sosial keagamaan berbasis pedesaan terbesar di Indonesia.

BACA:  

Menimbang KH. Maman Imanulhaq Untuk Calon Mensos RI

Khafifah Indar Parawangsa, Ketua Umum Muslimat NU adalah contoh bahwa pos jabatan menteri sosial bukan hal baru dari representasi NU di bawah rejim jokowi. Ber kinerja baik dan "husnul kharimah", tidak tersandung kasus korupsi. Penggantinya,.Idrus marham, menandai pergeseran representasinya ke partai Golkar. Artinya, menggeser representasi pos jabatan mensos dari PDIP Perjuangan, partai  pendukung utama rejim Jokowi ke  representasi NU sepenuhnya hak prerogatif Presiden jokowi dengan segala pertimbangan politisnya.

Pertanyaannya mengapa penting mempertimbangkan unsur representasi NU untuk mengisi pos menteri sosial RI, pengganti  Bpk Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi antara lain adalah : 

Pertama, selain bukan hal baru bagi NU untuk mengisi pos jabatan menteri sosial di era pemerintahan rejim Jokowi sebagaimana pernah dijabat Khafifah Indar Parawangsa, Ketua Umum Muslima NU juga dalam.konteks sosial politik adalah dalam kerangka memperkuat basis dukungan sosial rejim pemerintahannya di luar dukungan organ politik formal berbasis parlemen dan untuk memperkuat konektivitas program kementerian sosial  ke level akar rumput. Power organik dan jaringan ke NU an efektif menjadi titik sambung percepatan pengentasan masalah masalah sosial berbasis rumpun masyarakat pedesaan.

Kedua, sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia dengan doktrinnya "Islam moderat" NU harus diletakkan keterlibatannya dari hulu ke hilir, dari planning ke eksekusi program sosial dalam ikut serta menangani fenomena menguatnya radikalisme, intoleransi dan bentuk bentuk "Islam keras" lainnya. Dalam konteks ini pos jabatan Menteri sosial bagi NU bukan sekedar proyeksi pengentasan masalah sosial lahiriyah, lebih dari itu dalam.rangka eksekusi jalan ""moderasi" pemahaman keagamaan secara soft, lembut dan membatin. Bukan pola represif dan instan yang mudah menguat lagi ke permukaan sosial.

Konstruksi dan perspektif penulis di atas terkait akomodasi unsur representasu NU untuk dipertimbangkan mengisi jabatan  mensos RI di sisa periode jabatan kedua Presiden Jokowi sebagai sumbangsih pandangan bahwa NU memiliki political power, jaringan sosial  yang memadai dan doktrin Islam moderat yang teruji dalam sejarah perjalanan kebangsaan untuk tidak dilewatkan peran peran eksekusi sosialnya dalam roda pemeintahan Presiden Jokowi ke depan. Bukan sekedar basis elekroral yang diperebutkan setiap kontestasi Pilpres atau sekedar ibarat pemadam kebakaran untuk peristiwa konflik konflik sosial.yang membara.

Semoga bermanfaat.