Menteri Airlangga Yakin Percepatan Pelaksanaan PEN akan Hindari Indonesia dari Krisis

Jakarta, Inako

Strategi pemulihan ekonomi yang cepat merupakan upaya yang  harus dilakukan untuk menghindari krisis yang terlalu dalam akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah bertekat untuk mempercepat pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto optimis program percepatan PEN akan membuat ekonomi Indonesia cepat pulih saat mamasuki kuartal III tahun tahun ini.

BACA JUGA: Pilih Ubah : Platform online baru oleh remaja Thailand memicu percakapan tentang masalah politik dan sosial

Dorongan untuk mempercepat pelaksanaan PEN merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi karena saat ini pertumbuhan ekonomi nasional merosot di kisaran 2,9 persen akibat pandemi Covid-19. Penurunan ini disinyalir akan menimbulkan krisis ekonomi yang bisa berdampak lebih parah dibanding krisis yang terjadi di era 1998.

“Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sedang diterapkan kini diyakini pemerintah bisa menghindari potensi krisis. Sedang dijajaki pemerintah untuk menangani dampak pandemi ini,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7).

BACA JUGA: China Tunjuk Pejabat Garis Keras Pimpin Badan Keamanan Nasional Hong Kong

Menurut Airlangga, ada tiga program dan kebijakan yang akan dilakukan secara cepat dan tepat. Pertama, program PEN, yaitu program percepatan pemulihan ekonomi. Kedua, program êxit strategy yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan normal baru. Ketiga, reset dan transformasi, yaitu  mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Menko Perekonomian juga menambahkan bahwa kebijakan KUR terkait Covid-19 mulai menampakkan hasil.

BACA JUGA: Menkeu Serukan Solidaritas Global untuk Pulihkan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

“Sampai dengan 31 Mei 2020, terdapat 13 penyalur KUR telah melaporkan pelaksanaan kebijakan KUR yang diberikan kepada penerima KUR,” jelas Airlangga.

Adapun laporan yang dimaksud adalah tambahan subsidi bunga KUR diberikan pada 1.449.570 debitur dengan baki debet Rp 46,1 triliun. Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1.395.009 debitur dengan baki debet Rp 40,7 triliun. Terakhir, relaksasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu pada 1.393.024 debitur dengan baki debet Rp 39,9 triliun.