Menteri Syahrul Limpo Di-Bully Anggota DPR Gara-gara Kalung Antivirus Corona

Jakarta, Inako

Anggota Komisi IV DPR RI  mempertanyakan kemanjuran kalung  antivirus corona yang merupakan salah satu produk aromaterapi eucalyptus buatan Balitbangtan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Selasa (7/7/2020) di Kompleks DPR, Jakarta.

Angota DPR dari fraksi PDIP Mindo Sianipar, misalnya, mengaku  tidak percaya khasiat kalung tersebut untuk mengatasi virus corona, terutama bila dilihat dari sisi teknologi. Karena itu, ia mengingatkan Menteri Syahrul akan risiko di-bully bila terus mempromosikan kalung antivirus itu.

BACA JUGA: Progres Pembangunan Rusun Pasar Jumat Capai 90 %

"Bapak nanti buat statement nanti di-bully, seperti halnya sekarang bapak mendapatkan informasi dari staf bapak kalung antivirus. Secara teknologi, saya nggak yakin itu Pak, teknologi antivirusnya itu," ujarnya, Selasa (7/7/20).

Ia pun menyarankan Mentan Syahrul agar tidak buru-buru mempromosikan kalung ini, apalagi kalau sampai digunakan oleh sang menteri.

BACA JUGA: Kemenkeu Umumkan Hasil Lelang SBSN Capai Rp 9,5  Triliun

"Jadi kalau bapak memakai itu sekarang, mohon televisi itu jangan di-shoot itu. Nanti masyarakat jadi berlomba-lomba memakai itu karena menterinya memakai itu. Padahal belum tahu kita ini. Jadi jangan dululah memakai itu ya. Maaf ini teman-teman dari Balitbangtan harus lebih selektiflah menyampaikan itu," ujarnya.

BACA JUGA: Pembagian beban antara Kemenkeu dan BI dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama

Hal senada juga  disampaikan anggota dewan lainnya, Suhardi Duka dari fraksi Demokrat. Dia menghargai niat baik Kementan. Namun ia mengingatkan bahwa tupoksi Kementan bukan urus kesehatan. Kesehatan adalah urusan Kementerian Kesehatan.

"Ini sama halnya saya kira kalau obat-obatan harus masuk dalam uji klinis, farmasi dan sebagainya, saya kira adalah tupoksi Kemenkes. Kalau Kemenkes yang mengungkapkan bahwa ini bernilai obat saya kira nilai percayanya sangat tinggi," urainya.

Sementara, Ahmad Ali dari Nasdem menyayangkan temuan ini justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dia pun mengingatkan agar komunikasi publik Kementan diperbaiki.