Menunggu Konsistensi Ketua Umum PBNU

Ahmad Zaki, Kultural NU berasal dari Kalimantan Selatan) 

INAKO - Mulai bermunculan nya susunan pengurus harian PBNU masa khidmat 2021-2026 di berbagai media, tidak terkecuali broadcast di whattsapp grub mengenai struktural pengurus harian tanfidziyah dan Syuriah. Ada perasaan campur aduk (senang dan sedih) mengenai pengurus tanfidziyah. 

Rasa senang nya bahwa Rais A'am dan Ketua Umum beserta mide formatur telah berhasil melaksanakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan yang akan melaksanakan amanah dari hasil Muktamar ke 34 di Lampung dalam waktu yang singkat sebelum Hari Lahir NU yang ke 95, semoga pengumuman dan pelantikannya berbarengan dengan acara yang khidmat itu. 

Rasa sedih nya, dengan informasi yang ada ini yaitu formasi inti tanfidzhiyah KSB ( Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara) terbelenggu oleh partai politik, yang dimana kita ketahui flyer tersebar itu tercantum Sekretaris Jenderal H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang diketahui sebagai Kepala Daerah atau Walikota yang notabene nya pencalonan nya di dukung oleh partai politik dan sedikit banyaknya akan terafiliasi dengan partai politik. 

Dan juga tidak kalah sedih nya pada posisi Bendahara Umum pada flyer pertama yang tersebar menyebutkan nama H. Nusron Wahid yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI fraksi Golkar. Untuk flyer kedua tercantum nama H. Mardani H. Maming yang dikenal sebagai seorang pengusaha dan mantan Bupati, dan saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI dan juga sekarang masih menjadi Ketua Partai politik di Kalimantan Selatan. 

Merujuk dari perkataan dan pernyataan Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU terpilih di berbagai media mengenai independensi PBNU periode sekarang ini dengan tidak terkungkung oleh partai politik manapun dan PBNU harus steril dari kepentingan partai politik manapun, karena itu sudah sesuai Anggaran Rumah Tangga NU BAB XVI Pasal 51 ayat 1 poin c yang berbunyi jabatan pengurus harian Nadhlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian partai politik. 

Melihat dari anggaran rumah tangga tersebut ideal nya untuk pengurus inti harus profesional dan fokus menjalankan roda keorganisasian agar tidak ada kepentingan kepentingan yang terjadi di dalam nya, karena seorang sekjend itu harus mampu full time untuk membangun kesoliditasan dan komunikasi antar pengurus di dalam yang begitu komplek nya, serta figur bendum harus mampu mengelaborasi keuangan dari dalam dan luar. 

Saya selaku yang pernah merasakan gemblengan kaderisasi HmI sangat senang dan bahagia, ada dua figur kader HmI yang begitu luar biasa bisa sekaligus di pucuk pimpinan organisasi kemasyarakatan terbesar di Nusantara ini, walaupun di kepengurusan yang lalu juga ada kader HmI di salah satu jajaran pengurus inti tanfidziyah. 

Bahkan sebagai warga Kalsel sangat mengapresiasi dan bangga dengan muncul nya nama seorang tokoh muda banua yang menjadi pengurus inti di kepengurusan yang mengusung tagline 'Menghidupkan Gusdur'. Syukur alhamdulillah nya bahwa masih di perhitungkan nya kader-kader Nahdhiyin banua di kancah nasional, sebelum nya pun juga ada H. Abidin yang menjadi Bendahara di kepengurusan awal KH. Said Aqil Siradj, dan jauh dari pada ini pula Pimpinan Tanfidzhiyah di pimpin oleh Ulama asal Banua Kalsel yaitu KH. Idham Çhalid selama beberapa periode. 

Kalaupun benar adanya dua flyer tersebar itu dimana pengurus inti nya rangkap jabatan, mungkinkah Ketua Umum sudah terjerat dengan inkonsistensi nya. 

Semoga flyer yang sudah tersebar di berbagai broadcast itu hanya sekedar 'efek kejut' bagi kaum Nahdiyin dan sekedar pemanasan sebelum finalisasi struktur PBNU masa khidmat 2021-2026. 

Kita tunggu saja gebrakan saat HarLah NU, apakah sebuah revolusi, transformasi atau sama saja.?

(***)