Negara Butuh Jaksa Agung Yang Negarawan Dan Kompeten Untuk Wujudkan Negara Dibidang Penegakkan Hukum

Oleh: Petrus Selestinus, S.H, M.H, Koordinator TPDI & Advokat Peradi Mantan Anggota KPKPN 2001-2004

Jakarta, Inako

Jaksa Agung pada periode 5 (lima) tahun kepemimpinan Jokowi-K.H Ma'ruf Amin diharapkan merupakan Jaksa Agung pilihan terbaik dari Jaksa-Jaksa yang berasal dari lingkungan Kejaksaan Agung. Ia bukan hanya mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di bidang penuntutan akan tetapi juga Ia harus seorang "negarawan" yang benar-benar paham akan cita-cita publik di bidang penegakan hukum dan keadilan.

Sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum, maka Jaksa Agung haruslah berasal dari seorang Jaksa karir, berwatak negarawan dan berwawasan kebangsan, karena Ia akan menjadi partner Presiden dalam melaksanakan kekuasaan negara menurut UUD 45.

Namun problem utama untuk mendapatkan seorang Jaksa Agung terbaik dari internal Ķejaksaan adalah sulitnya mendapatkan sosok Jaksa terbaik yang memenuhi kriteria negarawan yang sesuai dengan harapan publik. Tidaklah mudah menemukan Jaksa yang hebat, meskipun semua jaksa memiliki kualifikasi akademik dan syarat formil lainnya untuk menjadi Jaksa Agung, namun rata-rata mereka kandas di syarat rekam jejak dan integritas moral ketika syarat rekam jejak dan integritas moral menjadi pertimbangan utama.

Saat ini tengah terjadi perdebatan publik soal sosok Jaksa Agung dalam periode kepemimpinan Jokowi 5 (lima) tahun ke depan, ada opsi untuk memilih Jaksa Agung dari luar (non karir) tetapi juga menguat opsi Jaksa Agung diambil dari internal Kejaksaan (Jaksa Karir). Pertanyaannya apakah boleh Jaksa Agung diambil dari luar (non karir), pengalaman membuktikan bahwa Jaksa Agung bisa diambil dari luar (non karir), bahkan disertai syarat tidak boleh dari kader Partai Politik, sekalipun Ia mantan Jaksa seperti halnya dengan H.M Prasetyo yang menjadi Jaksa Agung dari kader Partai Nasdem.

Mencari Jaksa Agung dari Jaksa Karir yang saat ini masih menjabat atau pensiunan Jaksa, tidaklah mudah alias gampang-gampang susah, karena ada beberapa Jaksa yang rekam jejaknya bagus dan memiliki keberanian termasuk berani berbeda pendapat dengan Jaksa Agungnya sendiri, tetapi justru Jaksa-Jaksa yang berani seperti itu sering dimatikan karirnya oleh Jaksa Agung dan dijadikan sebagai staf ahli tanpa diberi tugas atau mengemban tugas sebagai Jaksa fungsional hingga ybs pensiun.

Sebagai contoh, ada seorang Jaksa karir (Faried Harianto), Ia adalah seorang Jaksa yang berwatak keras, berprestasi baik dalam mengemban tugas bahkan berani berbeda pendapat dengan Jaksa Agungnya sendiri, namun oleh karena keberaniannya mau berbeda pendapat dengan Jaksa Agungnya sendiri, Ia justru dinonjobkan alias distafahlikan oleh Jaksa Agung, padahal jika melihat rekam jejak dan keberaniannya, maka sosok Jaksa seperti  Faried Harianto inilah yang layak diusulkan atau masuk dalam radar Istana untuk dipertimbangkan menjadi Jaksa Agung ke depan.

Mengapa sosok Jaksa Faried Herianto layak dipertimbangkan menjadi Jaksa Agung, karena Ia seorang Jaksa karir dan profesional yang meniti karir Jaksa dari bawah, bersih diri dan berani. Seorang Jaksa Agung itu harus berani dan tidak boleh merasa rendah diri di hadapan atasannya, karena Ia mengemban misi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan keadilan.

Kejaksaan bukan alat negara seperti halnya dengan Polisi atau TNI, melainkan adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan keadilan, oleh karena itu Ia menjadi partner Presiden dalam melaksanakan kekuasaan negara.

Simak juga Video InaTV, jangan lupa "Klik Subscribe" agar selalu terhubung dengan info menarik lainnya.