Ombudsman Dorong Pemerintah Membuat Standar Minimal Pelayanan Kelompok Marginal

Jakarta, Inako

Ombudsman Republik Indonesia mendorong pemerintah melakukan standar minimal pelayanan publik  secara nasional dan kelompok marginal. 

Terdapat sebagian daerah yang hingga saat ini belum mendapatkan pelayanan sebagai mana mestinya. Sebagian daerah dimaksud adalah Desa Mawar Sari di Kalimantan Selatan, Desa Tedeng, di Maluku Utara dan Suku Tengger di Jawa Timur.

​Kajian dan pengawasan Ombudsman terhadap 12 desa dan empat kelompok marginal di delapan propinsi, diketahui bahwa masyarakat di daerah tertinggal dan kelompok marginal (terpinggirkan) belum mendapat pelayanan publik yang maksimal. 

Anggota Ombudsman Ahmad Suadi mengatakan pemerintah sedianya segera membuat standar minimal pelayanan publik secara nasional dan kelompok marginal.

"Standar minimal yang kami maksud adalah apa seharusnya yang diberikan pemerintah atau yang didapat oleh mereka terhadap pelayanan publik khususnya pelayanan publik dasar. Seperti KTP, KK, pendidikan dan kesehatan," jelas Ahmad Suadi di Jakarta, Kamis (12/12).

Sebagai gambaran, akses jalan menuju Desa Mawar Sari cukup sulit karena jalanan rusak, bolong dan berkontur miring. Warga harus berjalan kaki atau naik sepeda motor untuk beraktifitas karena ketiadaan transportasi umum. Sementara soal administrasi kependudukan, pemerintah desa hanya mengeluarkan surat pengantar untuk dijadikan rujukan ke tingkat kecamatan.