Operator Telekomunikasi Keberatan dengan Beban Biaya Terkait Penerapan IMEI

Jakarta, Inako
Regulasi International Mobile Equipment IIMEI) akan mulai diberlakukan pada tahun 2020 dalam rangka untuk menekan terjadi penyebaran ponsel black market di pasar. Namun Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) keberatan dengan nominal biaya yang cukup besar hingga ratusan miliar rupiah saat regulasi itu mulai diterapkan. ATSI meminta pemerintah agar biaya tidak dibebankan seluruhnya pada operator telekomunikasi.
Dalam rancangan rancangan aturan IMEI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memerintahkan operator telekomunikasi untuk menyiapkan sistem Equipment Identity Registration (EIR), sistem ini memungkinkan operator untuk mengontrol akses ke jaringan seluler.
Meski sangat membantu, tetapi operator tetap mengajukan keberatan karena biaya yang dibutuhkan untuk menyiapkan sistem EIR cukup signikan. Ketua ATSI Ririek Adriansyah mengatakan biaya investasi untuk EIR ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah per operator.
"Dalam penegakan aturan ini operator telekomunikasi tidak mendapatkan pendapatan satu rupiah pun. Diusulkan yang mendapatkan benefit yang lebih besar juga ikut menangggung," ujarnya di Telkom Landmark Tower di Jakarta, Selasa (24/9/2019).
TAG#IMEI, #Ponsel, #Black Market, #Biaya
190215805

KOMENTAR