Partai Golkar Pasca OTT KPK

Indramayu, Inako

Sangat brillian dan serta merta mengingatkan penulis pada buku The Golkar Way, Di tengah Turbulensi Politik karya Akbar Tandjung saat Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu, H. Saefudin, secara resmi mengumumkan bahwa DPD Partai Golkar Indramayu membuka pendaftaran penjaringan calon bupati dan wakil bupati Indramayu secara umum, tidak terbatas di lingkungan internal tokoh partainya. Sebuah tradisi baru bagi partai Golkar Indramayu dan langkah politik  brilian pasca OTT KPK menjerat pucuk pimpinannya.

Indosat Ooredoo memiliki 58,8 juta pelanggan dan mengoperasikan 29,317 BTS 4G yang mencakup 83,5% total populasi penduduk di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai HOOQ dan Indosat Ooredoo, silakan hubungi: Hera Laxmi Devi Septiani Head of Marketing HOOQ Indonesia M: 0811 9460 296 / 0815 8100 296 E: devi@hooq.tv Turina Farouk Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo M: 0855 1008000 E: turina.farouk@indosatooredoo.com

Buku karya Akbar Tandjung, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar diatas hasil adaptasi dari desertasi doktoralnya di Fakultas Fisip UGM, Yogyakarta menggambarkan strategi politik Partai Golkar keluar dari krisis turbulensi politik pasca berakhirnya orde baru. Dalam perspektif penulis pendaftaran terbuka calon bupati dan wakil bupati oleh DPD Partai Golkar Indramayu adalah langkah taktis partai Golkar keluar dari dilema dihantui efek lanjutan OTT KPK, mirip langkah taktis Akbar Tandjung di atas dengan derajat dan dimensi politis yang berbeda.

Mengutip metafor John Roustue, pemikir politik AS dalam karyanya Turbulen In World politic, partai tua warisan rezim orde baru ini ibarat menyusuri lorong gelap. Momentum Pilkada Indramayu 2020 sisi paling kelam yang dihadapi Partai Golkar dari kontestasi pilkada-pilkada sebelumnya. Dihantui bayangan efek lanjutan dari kasus OTT KPK yang menjerat empat sekawan, yakni H. Supendi, Bupati Indamayu, Omarsyah, Kadis PUPR, Wempey Triyono, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR dan Carsa, seorang broker swasta.

Pemanggilan para saksi dari unsur kontraktor, mantan pejabat, anggota DPRD, Dirut PDAM, Dirut BPR dan penggeledahan sejumlah tempat yang diduga terkait kasus OTT KPK serta kesaksikan di persidangan pengadilan Tipikor Bandung telah menguak tabir tentang aliran dana ijon proyek, desain rekayasa pengaturan proyek dan keterkaitan pencairan kredit aneh dua milyar dengan uang pecahan 20 ribuan di BPR menggoda sebuah pertanyaan baru Who is the next, siapa calon tersangka berikutnya?

Pilkada Indramayu 2020 adalah momentum bagi Partai Golkar untuk merecovery dan memperbaiki diri dengan menghindari mengusung calon bupati berkemungkinan terdampak lanjutan kasus OTT KPK. Petuah bijak Abraham Lincon, Presiden legendaris AS untuk para pemegang kuasa penting diingat bahwa berbohong lebih menguras energi mental daripada mengatakan kejujuran. Tidak ada manusia yang sanggup mengingat dengan baik untuk bisa menjadi pembohong yang sukses.

Dalam perspektif di atas itulah pengumuman DPD Partai Golkar untuk menjaring calon bupati secara terbuka harus kita letakkan makna dan urgensi politisnya. Sebuah ikhtiar bijak dan cerdas bahwa Partai Golkar, partai pemenang Pemilu 2019 di Indramayu dan pemegang mandat amanat rakyat harus melepaskan diri dari rantai ikat kepentingan lingkaran para elite oligarkhi politiknya. Partai Golkar harus diletakkan di atas kepentingan publik bukan alat untuk memaksakan kehendak pencalonan seseoramg dengan agenda kepentingan privat yang menyertainya.

Inilah pilihan yang tersisa bagi Partai Golkat dalam Pilkada Indramayu 2020 untuk merecovery diri dengan menghadirkan seorang bupati hasil rekruitment penjaringan terbuka di ruang publik. Dalam timbangan Robert Feldman, psikolog politik, penulis The liar in yout life model rekruitment diatas akan mengurangi kekhawatiran publik atas trauma politik saat dibohongi oleh orang yang punya kekuasaan hingga runtuh keyakinannya terhadap institusi politik tersebut.

Karena itu, belajar dari kepahitan efek OTT KPK di atas Partai Golkar melalui tradisi baru penjaringan terbuka diharapkan mampu menghadirkan seorang bupati, sekali lagi, yang jauh dari kemungkinan efek lanjutan OTT KPK untuk menjawab keraguan publik atas proses penjaringannya.

Konsistensi pilihannya atas visi religius harus dihadirkan sepenuhnya mewakili sosok personal religius.  Aspek keunggulan elektabilitas tidak mereduksi integritas dan sisi religiusnya agar kepemimpinan politik seorang bupati tidak sekedar melengkapi mesin birokratis melainkan kaya dengan narasi pesan keagamaan yang menggerakkan partisipasi publik.

Mari kita tunggu bersama proses dan dinamika penjaringannya. Kasus OTT KPK semoga dimaknai Partai Golkar (dan kita semua) sebagai cara Tuhan mewakili mayoritas rakyat diam bahwa politik adalah alat untuk maslahat bukan untuk muslihat. Di titik inilah Partai Golkar harus membuktikannya dalam kontestasi Pilkada Indramayu 2020.

Semoga.