PDI Perjuangan Tolak Wacana Prabowo Soal Penambahan Jumlah Kementerian

Jakarta, Inakoran.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hasto menyebut Undang-undang Kementerian Negara saat ini masih visioner untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

“Kami percaya bahwa UU Kementerian Negara yang ada masih visioner, masih menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini,” kata Hasto di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, pada Senin (13/05/2024).

BACA JUGA: Gerindra Ingatkan Pemerintahan Prabowo-Gibran Bukan Bunker Pelindung

Namun, Hasto menjelaskan bahwa penambahan jumlah kementerian merupakan hak seorang presiden. Apalagi setiap presiden mempunyai kebijakan sendiri.

“Tentu saja setiap presiden punya kebijakan sendiri. Zaman Ibu Megawati, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dijadikan satu. Kemudian pada periode pertama Bapak Presiden Jokowi, kita melihat itu terjadi pemisahan, kemudian dibentuk badan ekonomi kreatif misalnya,” terang Hasto.

Sekalipun hak seorang presiden, Hasto mengingatkan penambahan jumlah kementerian seharusnya bertujuan demi kepentingan bangsa, bukan malah untuk mengakomodasi seluruh kekuatan politik.

BACA JUGA: Bantah Menang Karena Bansos, Prabowo Ngaku Dibantu Efek Jokowi di Pilpres

Apalagi saat ini, Indonesia dihadapkan oleh berbagai tantangan, mulai dari masalah tenaga kerja, pelemahan rupiah, hingga pendidikan dan kesehatan.

“Seluruh desain dari kementrian negara itu kan bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara bukan utnuk mengakomodasi seluruh kekuatan politik. Apalagi kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Diperlukan suatu desain yang efektif dan efesien, bukan untuk memperbesar ruang akomodasi,” jelas Hasto.

“Karena kepemimpinan nasional di dalam memanage negara melalui struktur yang efektif, efesien, struktur yang mampu mengorganisir persoalan bangsa menjadi solusi yang dirasakan rakyat. Itulah yang paling penting alam merancang kabinet,” sambung Hasto.