Pejabat Lama di Kalbar Enggan Pindah Dari Rumah Dinas

Pontianak, Inako

Sejumlah pejabat lama di Kalimantan Barat enggan untuk meninggalkan rumah dinas yang telah mereka tempti sekian lama, meski mereka tahu bahwa rumah tersebut aset pemerintah daerah Kalbar.

Terkait hal itu, Biro Pengelolaan Aset Provinsi Kalimantan Barat dalam waktu dekat akan menertibkan belasan rumah dinas yang ada di selurun daerah itu.

Kepala Biro Pengelolaan Aset Kalbar, Linda Purnama di Pontianak, Kamis, mengatakan, pihaknya akan melakukan penertiban sejumlah rumah dinas sebab sebelumnya telah ada keseakatn dengan dengan BPK terkait penyelamatan aset pemprov Kalbar.

"Penertiban aset rumah dinas ini sesuai dengan hasil temuan dari BPK dan target kerja bidang kita untuk melakukan penertiban sejumlah rumah dinas yang ada di lingkungan pemprov Kalbar. Hingga 2019, kami telah menyelamatkan 7 rumah dari belasan rumah dinas yang sebelumnya sempat berpolemik karena harus melalui proses sidang di PTUN," katanya.

Linda mengaku, saat ini, ada tujuh rumah dinas yang sudah inkrah oleh PTUN, maka pihaknya melakukan penyegelan terhadap sejumlah rumah jabatan tersebut.

"Baru tujuh yang sudah selesai, masih ada belasan lagi yang belum dan target kita tahun 2020 ini bisa selesai semua," tuturnya.

Dia mencontohkan, untuk proses penyegelan rumah dinas Nakertrans, sebelum melakukan penyegelan, pihaknya telah mengikuti protap yang ada dan memberikan surat peringatan untuk mengembalikan kunci rumah.

"Kami sudah menyurati dan protapnya sudah sekian kali kami lakukan, dan ada pejabat yang minta waktu 6 bulan untuk memindahkan barang ke rumah pribadi sambil merehap rumah pribadinya. Tapi ketika jangka waktu yang disepakati berlaku, beliau malah memPTUN-kan kami, sehingga berproseslah di pengadilan dan sekarang sudah inkrah dan sudah di menangkan oleh pihak Pemprov tinggal eksekusi saja," katanya.