Pembeli Pecel Lele di Palembang Dikenai Pajak

Palembang, Inako

Pembeli dan dan pedagang pecel lele serta jenis makanan lainnya, yang berjualan pada malam hari di Palembang akan dikenai pajak sebesar 10 persen oleh Pemkot Palembang.

Menurut Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sulaiman Amin, pajak tersebut ditarik menggunakan media digital tapping box seperti E-Tax yang dipasang di restoran-restoran.

"Pedagang tidak perlu khawatir, alat pemungut pajaknya akan dipasang sesuai sasaran bergantung dari omset perhari minimal Rp2 sampai Rp3 juta, nama alatnya itu NPos," ujar Sulaiman di Palemban, Senin.

Pajak tersebut, kata Sulaiman, masih bagian program E-Tax yang mendapat pendampingan langsung KPK RI untuk memaksimalkan pendapatan daerah sektor pajak.

Dengan NPos, kata dia, semua transaksi di lapak pedagang pecel lele, seafood dan lainnya dapat termonitor langsung oleh KPK yang uangnya langsung masuk ke rekening bank tertentu, sehingga tidak ada lagi kontak dengan Pemkot Palembang.

Saat ini pihaknya masih menggodok program tersebut dan akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Pemkot Palembang tengah menggenjot pendapatan daerah dari sektor pajak agar PAD Rp1,3 Triliun dapat tercapai di akhir tahun, salah satu upaya yang sedang berjalan yakni pemasangan tapping box di restoran, toko pempek dan rumah makan.

"Pajak 10 persen itu sebenarnya untuk pembeli dan tidak mengurangi pendapatan restoran," lanjutnya.

Pemungutan pajak untuk restoran, rumah makan dan pecel lele tersebut berdasarkan Perda Nomor 84 Tahun 2018 yang menyebut pajak restoran pajak yang dikenakan bagi masyarakat yang makan di tempat, di bungkus atau take away maka dikenakan pajak 10 persen.

Sejauh ini, Pemkot Palembang telah memasang 400 unit tapping box di restoran dan rumah makan, ditargetkan hingga akhir 2019 akan terpasang hingga 1.000 unit.