Pemda Morowali Utara Siapkan Dana Rp 13 M Untuk Perlindungan Sosial Masyarakat

"Pemda Morowali Utara, Sulteng bertekad semua warga harus sudah ikut program BPJS Kesehatan tahun 2019"

Palu, Inako –

Jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Hal itu terlihat dari keputusan pemda itu yang mengalokasikan dana APBD 2018 sebesar Rp13 miliar untuk memberi perlindungan sosial kesehatan kepada seluruh penduduk yang hingga saat ini belum terdaftar sebagai peserta program BPJS Kesehatan.

Menurut Bupati Morowali Utara, Ir Aptripel Tumimomor, MT, tahun 2019 pihaknya bertekad seluruh penduduk Morowali Utara sudah mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan melalui keikutsertaan dalam program BPJS Kesehatan.

"Jadi mulai 2019, tidak ada lagi penduduk yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan visi dan misi kami," katanya, di Kolonodade, Kamis.

Tekad bupati Morowali Utara tentu sejalan dengan target Pemerintahan Joko Widodo/Jusuf Kalla yang menetapkan 2019 sebagai pencapaian cakupan menyeluruh (90-100 persen penduduk Indonesia) dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

Menurut data BPJS Kesehatan Cabang Palu, hingga Agustus 2018, jumlah penduduk Morowali Utara yang wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah 119.594 namun yang menjadi peserta program BPJS kesehatan baik JKN-KIS, pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah serta peserta mandiri baru 85.852 orang atau 71,79 persen.

Untuk menjangkau sisa penduduk yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan sebesar 33.700-an orang, masih dibutuhkan dana sekitar Rp11 miliar.

Menurut Ipe, panggilan akrab Aptripel, dengan alokasi dana Rp13 miliar tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara lebih signifikan, karena semua warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menikmatinya secara gratis.

Selain meng-cover seluruh penduduk menjadi peserta BPJS Kesehatan, kata Ipe, pihaknya pada 2018 ini juga menyelesaikan peningkatan ruang-ruang perawatan dan fasilitas kesehatan di seluruh puskesmas.

"Tahun 2018 ini, semua puskesmas sudah memiliki dokter dan gedungnya sudah bisa melayani rawat pasien inap," ujarnya.

Pemda Morut sejak dua tahun terakhir, juga menjalin kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar untuk mengirim lima orang dokter spesialis untuk melayani pasien di Rumah Sakit Umum Derah Kolonodale, khusus untuk spesialis yang belum ada di RSU itu seperti spesialis syaraf, anestesi, kulit dan kelamin, jiwa dan spesialis anak. 

Kepala RSUD Kolondale dr I Made Pujawan menyebutkan bahwa kepada para dokter dari Unhas itu diberikan honorarium yang cukup tinggi yakni mencapai Rp30 juta/bulan berikut kendaraan dan rumah dinas.