Pemerintah Bayangan Myanmar Mencari Dukungan Anggota Parlemen Jepang

Jakarta, Inako

Sebuah pemerintahan paralel yang dibentuk oleh pasukan pro-demokrasi Myanmar dalam perjuangannya melawan junta mendesak kelompok lintas partai anggota parlemen Jepang pada hari Kamis untuk memberikan dukungan untuk mendapatkan pengakuan di Jepang sebagai badan pemerintahan yang sah.

Dilansir dari kyodonews, Jumat (10/12), Duwa Lashi La, penjabat presiden Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), mengatakan akan mendirikan kantor perwakilan di Jepang untuk melawan Kedutaan Besar Myanmar di Tokyo, yang berada di bawah pengaruh pemerintah militer.

Hal itu disampaikan Duwa Lashi La, dalam pertemuan virtual dengan kelompok lintas partai yang mendukung demokrasi di negara Asia Tenggara.

Pemerintah Persatuan Nasional Republik Persatuan Myanmar (NUG) telah membuka kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Korea Selatan.

"Kami ingin Jepang mengakui kami sebagai pemerintah sah yang mewakili Myanmar," kata Duwa Lashi La dalam pertemuan yang terbuka untuk media itu.

Sebagai tanggapan, Masaharu Nakagawa, kepala kelompok anggota parlemen, mengatakan situasi kekuatan pro-demokrasi "menjadi sangat parah," mengacu pada putusan pengadilan baru-baru ini terhadap pemimpin terguling Myanmar Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi dijatuhi hukuman dua tahun pada hari Senin karena hasutan dan melanggar aturan virus corona oleh pengadilan yang dikendalikan militer.

Nakagawa, seorang anggota oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional Jepang, berjanji akan berupaya habis-habisan untuk memperbaiki situasi.

Pertemuan tersebut diadakan setelah NUG, yang dibentuk setelah kudeta Februari lalu, meminta agar Jepang mengakui legitimasinya dalam surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Fumio Kishida dan Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi.

Jepang, bagaimanapun, tidak mungkin untuk mengakui baik NUG atau militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, sebagai badan pemerintahan yang sah dari Myanmar karena Tokyo berusaha untuk menjaga hubungan dengan militer yang berkuasa, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Dalam surat yang dikirim bulan lalu, kelompok pro-demokrasi mengatakan bahwa warga sipil di Myanmar sedang menghadapi kesulitan besar karena tindakan kejam yang dilakukan oleh junta.