Pemerintah Daerah Diminta Tekan Angka Putus Sekolah di Daerahnya

Sampit, Inako –

Tingginya angka putus sekolah di berbagai daerah di tanah air mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Berdasarkan data, dari sekitar 255 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini, terdapat sekitar 90 juta jiwa anak usia sekolah. Namun dari jumlah tersebut, hanya 46 juta anak atau sekitar 52 persen anak yang bersekolah.

Karena itu, pemerintah pusat meminta setiap pemda melakukan upaya-upaya untuk menekan angka anak putus sekolah dan eksploitasi terhadap anak yang diduga menjadi penyebab anak tidak mau melanjutkan pendidikan.

Permintaan itu disampaikan Direktur Jenderal Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan BKKBN RI, Taufik saat pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-16, Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 dan Hari Keluarga Nasional ke-26 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dipusatkan di ikon Jelawat Sampit, Kamis.

Menurut Taufik, pemerintah wajib melindungi dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk dilaksanakan.

"Pemerintah wajib melindungi anak-anak. Pemerintah wajib memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk dilaksanakan," katanya.

Taufik meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkatkan program pendidikan, khususnya dalam menekan angkat putus sekolah. Selain itu, kasus-kasus eksplorasi anak harus menjadi perhatian serius jika ada ditemukan di provinsi ini.

Berbagai kemungkinan dan penyebab sehingga angka putus sekolah masih tinggi. Yang memprihatinkan, kata Taufik, ada sebagian keluarga yang diduga mengeksploitasi anak untuk kegiatan ekonomi.

Hal itu harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Nasib anak-anak saat ini akan mempengaruhi kondisi dan nasib bangsa ini di masa akan datang karena mereka yang menjadi generasi penerus.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran mengatakan, pemerintah provinsi terus meningkatkan anggaran pendidikan, khususnya program beasiswa bagi anak kurang mampu. Program tersebut diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di daerah ini.

"Terkait masalah eksploitasi anak, menurut saya tidak semua bisa dikategorikan eksploitasi anak. Terkadang semua itu terjadi karena memang keadaan ekonomi. Saya pernah merasakan hidup miskin makanya saya tahu itu," demikian Sugianto.