Pemerintah Dinilai Setengah Hati Tangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia  

JAKARTA, INAKORAN.COM

Amnesty Internasional menilai pemerintah belum cukup serius menyelesaikan pelanggaran berat masa lalu. Selain itu, pelanggaran HAM masih marak terjadi, mulai dari perenggutan kebebasan sipil, pelanggengan praktik impunitas, dan pemanfaatan kekuatan berlebihan dari aparat.

“Rasanya tidak berlebihan jika mengatakan bahwa pemerintah masih setengah hati dalam pengungkapan pelanggaran berat masa lalu,” ungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam konferensi pers “Catatan Situasi Hak Asasi Manusia (HAM) 2022”, Jumat (9/12/2022).

“Selain itu, angka kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat TNI dan polisi juga masih tinggi. Angka serangan dan intimidasi terhadap aktivitas dan jurnalis yang kritis terhadap pemerintah juga tinggi.”

Salah satu contoh penggerusan kebebasan sipil adalah penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Amnesty International melaporkan, sepanjang tahun 2022 setidaknya terdapat 37 kasus kriminalisasi menggunakan UU ITE.

Contoh lain dapat ditemukan dalam reaksi berlebihan aparat keamanan saat menangani demontrans yang menyampaikan aspirasi publik. Amnesty International menyebut 58 demonstran di Jayapura, Yahukimo, dan Makassar ditangkap karena menolak pemekaran dan Revisi UU Otomomi Khusus.

Selain itu, Amnesty International juga menemukan adanya pelanggengan praktis impunitas oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Terdapat 31 kasus pembunuhan di luar hukum dengan 27 di antaranya melibatkan aparat. Namun, hanya empat kasus yang sudah diproses.

”Selain itu, yang terbaru, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tunggal kasus pelanggaran HAM berat Paniai. Ini menunjukkan proses pengadilan HAM berat Paniai tidak berorientasi pemenuhan hak korban, termasuk hak keadilan dan kebenaran,” ujar ungkap Peneliti Amnesty International, Fauziah Mayangsari.