Pemerintah Kutai Timur Minta Perusahaan Perkebunan Beri Jaminan Kesehatan Kepada Karyawan

Sangatta, Inako –
Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, H. Kasmidi Bulang, meminta semua pemilik perusahaan yang beroperasi di kabupaten itu memberi jaminan kesehatan kepada semua karyawan yang bekerja di perusahaannya, baik karyawan tetap maupun yang masih berstatus kontrak.
"Apapun status karyawannya di perusahaan, (perusahaan) wajib mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Kesehatan," tegasnya dalam kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tahun 2019, Ruang Meranti, Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Pemkab Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (21/3).
Penegasan tersebut disampaikan karena ia melihat masih ada perusahaan di Kutim yang belum memberi jaminan kesehatan kepada karyawan.
Menurutnya, kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah tertuang dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Kasmidi berharap melalui sosialisasi garapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) ini segala macam persoalan terkait ketenagakerjaan di Kutim dapat selesai.
Sebelumnya, Bupati Kutim H. Ismunandar menurut Wabup juga menyampaikan beberapa hal penting. Salah satunya “PR” dukungan kepada BPJS untuk merealisasikan target jaminan kesehatan karyawan perusahaan sebesar 95 persen.
Pasalnya, hingga kini target dimaksud baru terealisasi sebesar 75 persen.
"Pesan Pak Bupati, perusahaan butuh tenaga (karyawannya), maka hargai kemampuan (karyawan) dengan memberikan jaminan kesehatan karyawan. Apabila data penduduk (si karyawan) tidak ada, mari koordinasi dan jemput bola dengan Disdukcapil untuk mengolah datanya," ajak Wabup seraya menirukan pesan Ismunandar.
TAG#Jaminan Kesehatan, #Perusahaan, #Kaltim, #Karyawan
190231854
KOMENTAR