Pemkab Pekalongan Gelar Musrenbang Secara Virtual

Kabupaten Pekalongan, Inako

Pemkab Pekalongan menggelar Musrenbang tahun 2021, ditengah pandemi virus corona. Musrenbang kali ini dilakukan secara virtual (teleconference) di aula lantai 1 Setda dan di 5 dapil (Kecamatan  Kajen, Bojong, Wiradesa, Wonopringgo dan Karanganyar), Rabu (1/4/2020).

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menjelaskan, Musrenbang yang dilakukan hari ini adalah untuk merencanakan pembangunan tahun 2021, dan ini tahun terakhir atau LPJMD yang ke 5.

“Musrenbang tetap dilakukan dengan mematuhi aturan sesuai protokol kesehatan yang ada, sosial and physical distance sudah pemkab penuhi, prosesnya tetap mematuhi peraturan regulasi, dan tanggal 30 juni nanti adalah terakhir untuk penetapan peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Kepala Daerah tahun 2021,” ujar Bupati.

Walaupun ada kendala virus corona, tapi pada prinsipnya perencanaan pembangunan tetap mengacu kepada LPJMD tentang pertumbuhan ekonomi, indikator makro ekonomi salah satunya adalah pertumbuhan angka ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia.

“Semua sudah diukur dan harapannya pada tahun 2021 dapat tercapai, yang perlu streacing lebih dalam yaitu dampak corona tahun ini menjadi wacana publik yang menjadi pembicaraan pertama, dan tentu banyak masukan yang diberikan Pemkab,” papar Bupati.

Terkait dengan wabah corona di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini Pemkab juga menyampaikan bahwa Pemkab Pekalongan terus mewaspadai para pendatang atau pemudik yang baru pulang ke Kabupaten pekalongan.

“Saudara-saudara yang datang dari jakarta ataupun luar kota lainnya harus diantisipasi oleh para Kepala Desa yang bekerjasama dengan tim kesehatan di  desa masing-masing,” ujar Bupati.

Desa Siaga Corona diberlakukan diseluruh desa yang ada di Kabupaten Pekalongan karena jumlah pemudik perhari ini (1/4/2020) sudah hampir 12 ribu lebih, ini merupakan angka yang cukup tinggi, dan kalau tidak segera diantisipasi karena berasal dari daerah zona merah maka ini mengkhawatirkan, namun pada prinsipnya masyarakat sudah siap.

Untuk dampak ekonomi, ini yang menjadi konsen Pemkab. Kata Bupati, hari ini Pemkab telah mengirimkan blanko untuk mendata kira-kira siapa warga desa yang secara ekonomi terdampak paling parah.

“Pertama yang diprioritaskan untuk kawan-kawan disabilitas. Yang ke dua orang miskin baru, yaitu saudara-saudara yang karena faktor pembatasan wilayah tidak bisa bekerja secara optimal, kemudian para perantau yang merupakan tulang punggung keluarga, karena ketika mereka pulang dini maka tidak membawa hasil yang diinginkan, hal ini yang akan Pemkab selidiki,” ujar Bupati.

Harapannya dapat ketemu jumlah hasilnya, dan nanti akan disinergikan kebijakan dari Pemerintah Provinsi, kemudian Pemkab juga akan mengacu pada kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat, dengan bersikap kolaboratif untuk program penanggulangan dampak sosial kemiskinan.

“Selanjutnya acuan untuk misi ke tiga hanya para kepala desa yang tau karena tidak bisa menggunakam parameter yang umum, karna parameter kemiskinannya tentu berubah terutama yang terdampak sekali, terutama para pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM) yang sekarang tidak bisa jualan lagi,” pungkas Bupati.