Pemkot Palu Jajaki Kemungkinan BPJS Kesehatan Menanggung Biaya Korban Kekerasan Fisik

"Pemkot Palu Sulteng tengah mengusahakan agar korban kekerasan fisik ditanggung oleh BPJS Kesehatan"

Palu, Inako –

Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, menginginkan BPJS Kesehatan menanggung biaya perawatan korban kekerasan fisik guna meringankan beban keluarga korban.

Untuk itu, pihak Pemkot Palu kini sedang berupaya melakukan pendekatan dengan BPJS guna melihat kemungkinan klaim biaya korban kekerasan ditanggung badan itu.

"Kan pernah mengundang pihak BPJS kesehatan, kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas mengapa korban kekerasan tidak dapat ditanggulangi BPJS Kesehatan," ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu, Irmayanti Pettalolo di Palu, Senin.

Ia menguraikan bahwa pihaknya pernah menangani korban kekerasan yang memiliki kartu BPJS Kesehatan, namun tidak dapat diklaim atau ditangani sekalipun memiliki kartu.

Hal itu karena pihak BPJS Kesehatan mengatakan bahwa yang dialami oleh korban kekerasan bukan penyakit.

"Ada beberapa korban yang memiliki kartu BPJS Kesehatan, tapi ternyata tidak bisa diklaim. Kami pernah membahas masalah ini. Tidak dapat ditangani karena dianggap bukan penyakit," kata Irmayanti.

Dia menguraikan bahwa masalah tersebut telah disampaikan DP3A Palu kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk di carikan jalan keluarnya.

"Ternyata mengenai masalah ini juga telah dibahas oleh Kementerian PPPA, bagaimana jalan keluarnya. Hal ini karena dalam aturan BPJS Kesehatan bahwa korban kekerasan tidak dapat ditanggulangi oleh dana jaminan sosial," ujar dia.

Irmayanti juga menyampaikan masalah penanganan korban kekerasan tersebut kepada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darat dan Kondisi Khusus Kementerian PPPA Nyimas Aliah, saat sosialisasi pokja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

Dengan begitu, aku dia, Pemkot Palu harus mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi pembiayaan agar korban kekerasan dapat ditanggulangi, ketika membutuhkan perawatan medis.

Data DP3A Kota Palu menyebutkan korban kekerasan tahun 2016 sebanyak 226 kasus, tahun 2017 127 kasus dan tahun 2018 terhitung sejak Januari hingga Mei jumlah korban 65 kasus.