Pengamat: Parpol di KIB Perlu Pikirkan Efek Ekor Jas

DIREKTUR Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengungkapkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) patut segera mengumumkan calon presiden (capres) yang bakal didukung pada Pilpres 2024. Hal itu mempertimbangkan waktu untuk yang tersedia bagi sosialisasi dan kampanye calon.

"2023 adalah waktu yang cukup tepat untuk mengumumkan calon atau kandidat yang akan diusung karena bertepatan dengan waktu pengusungan dan juga waktu untuk kampanye," terangnya di Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan bertemu bulan ini untuk membahas calon presiden (capres) yang akan diusung. Nantinya, kata dia, akan ada partai baru yang ikut bergabung dengan KIB yang saat ini masih dihuni tiga partai yakni Golkar, PAN dan PPP. 

Herry juga menilai akan ada konsekuensi jika KIB lambat dalam penentuan capres. KIB akan menelan kerugian jika tidak segera bergerak maju dan memanfaatkan waktu.

"Kalau sudah mepet, itu tentu juga akan merugikan KIB. Sehingga dibutuhkanlah waktu yang tepat untuk menentukan siapa calonnya," lanjutnya.

KIB bisa memaksimalkan efek ekor jas (coattail effect) dengan segera mengumumkan calon. "Karena ini juga akan menentukan bagaimana ke depan, calon tersebut akan memberikan coattail effect terhadap parpol yang ada di KIB," pungkasnya.

Bongkar pasang

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan melakukan pertemuan pada bulan ini. Disebutkan, akan ada partai baru yang bergabung dan KIB dan mereka akan membahas Calon Presiden KIB. 

"(KIB) rencana ada pertemuan di bulan Januari, kita akan membahas capres. Dan nanti ada partai baru yang akan bergabung dengan KIB," kata Plt Ketum PPP, Mardiono. Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, partai yang akan bergabung, warnanya ada di bola resmi Piala Dunia Qatar 2022. 

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono mengatakan, KIB masih akan terus melakukan ‘bongkar pasang’ sampai dengan awal pendaftaran Capres Cawapres. 

“Masih bongkar pasang skenario krn tentu melihat siapa yg akan diusung oleh partai lain. Kunci nya nanti mendekati  waktu pendaftaran baru mulai mengerucut,” ungkap Teguh ketika berbincang hari ini. 

KIB yang digawangi oleh Partai Golkar, PPP dan PAN, meski suaranya mencukupi presidential threshold, namun belum memiliki sosok internal yang kuat. 

“Belum ada tokoh Golkar yang  mendapat dukungan lintas partai sebagaimana Prabowo dan Ganjar. Jadi sulit mendominasi wacana politik saat ini,” ujar Teguh. (*)
[15.35, 5/1/2023] Inakoran com: Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Fokuskan Kebijakan untuk Genjot Investasi

Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pemerintah harus berupaya untuk menaikkan angka realisasi investasi. Pemerintah harus mampu membuat investor asing masuk dan membuka usaha di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menerjemahkan optimisme pada kondisi perekonomian Indonesia di tengah gejolak global.

"Saya kira untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi tadi, maka mau tidak mau investasi dari luar harus masuk ke Indonesia. Jadi saya kira fokusnya bagaimana meningkatkan investasi tadi," terang Fahmy saat dihubungi, hari ini.

Menurut Fahmy, struktur ekonomi Indonesia masih cukup kuat dalam menjalani tahun 2023 yang diprediksi punya banyak tantangan. Ekonomi Indonesia akan dihadapkan pada ekonomi duni masih berkutat dengan proyeksi pelambatan ekonomi, ancaman krisis pangan dan energi, hingga bayang-bayang resesi global.

"Saya melihat pondasi struktur ekonomi Indonesia ini saya kira relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, tahun depan diperkirakan 5,2 persen, inflasi di bawah dobel digit. Artinya dengan modal seperti sekarang ini, ke depan itu saya masih yakin juga optimistis bahwa prospek ekonomi Indonesia itu akan sangat bagus," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkap optimisme pada kondisi perekonomian Indonesia, begitu juga dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Mari kita sambut tahun 2023 dengan penuh rasa syukur, semangat dan optimisme untuk menjadi individu warga dan komunitas bangsa yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih bersatu dan harmoni, serta lebih maju dan berkah,” kata Airlangga.

Fahmy mengungkapkan pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal agar menarik investor. Investasi yang bisa dijadikan pilihan adalah hilirisasi tambang.

"Saya kira yang diawali Jokowi dengan melarang ekspor nikel, bauksit, ini kan butuh hilirisasi. Saya kira itu jadi fokus, agar kebijakan Jokowi melarang ekspor bisa ditindaklanjuti untuk menambah nilai tambah," tegasnya.

Selain itu, investasi juga mampu membuka banyak lapangan kerja. Hal itu akan sangat membantu ekonomi masyarakat. Menurutnya, lapangan pekerjaan bisa dibuka dalam jumlah yang besar kalau ada pabrik-pabrik yang beroperasi di Indonesia. Maka perlu ada fiskal insentif agar mereka tertarik investasi di Indonesia.

"Jadi investasi tadi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, ini hal kritis yang saya kira penerintah harus memprioritaskan," tandasnya.

Jaga daya beli

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di angka 4,5%. Ketangguhan ekonomi dalam negeri diuji, khususnya konsumsi masyarakat, inflasi dan iklim investasi di tahun politik 2023-2024. 

“Masyarakat akan fokus dulu pemenuhan kebutuhan pokok, apalagi ada ancaman resesi global. Kinerja ekspor pun terpengaruh perlambatan di 3 kawasan utama yakni Eropa, AS dan China. Realisasi investasi di tahun politik cenderung penuh tantangan terutama berasal dari ketidakpastian kebijakan,” ujar Bhima saat berbincang hari ini (3/1). 

Agar indonesia tidak terseret resesi global, Bhima mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan. “Relaksasi pajak khususnya PPN dari 10% diturunkan ke 7-8% untuk jaga tingkat konsumsi rumah tangga dan omset pelaku usaha khususnya ritel yang mulai pulih,” ujar Bhima. 

Kemudian bansos maupun subsidi terus dilanjutkan, khususnya bagi masyarakat terdampak. “Memberikan subsidi transportasi publik dan penambahan armada secara besar-besaran agar masyarakat yang terbebani kenaikan harga BBM bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” tambah dia. 

Kemudian, jelang bulan Ramadhan pemerintah harus mengantisipasi harga-harga. “Memutus mata rantai pasokan pangan yang terlalu panjang, sekaligus menambah alokasi subsidi pupuk untuk cegah volatilitas harga pangan terutama jelang ramadhan lebaran 2023 mendatang,” tandas Bhima.