Pengendara Motor yang Nekat Lewat JPO Didenda Rp 500.000

Jakarta, Inako
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melarang pengendara motor untuk naik JPO (jembatan penyeberang orang), karena selain membahayakan pejalan kaki tapi juga pengendara sendiri. Kesalahan itu tidak bisa ditolerir. Untuk membuat efek jera, pengendara motor yang tetap nekat lewat JPO dijatuhi denda sekitar Rp 500.000.
Seperti diketahui, hukuman untuk pengendara bermotor yang nekat masuk ke JPO sudah di atur dalam UU No. 22 tahun 2009, tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda bisa dijerat pasal 284 jo Pasal 106 ayat (2). Bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
"Mengacu ke regulasi tentunya kendaraan bermotor dilarang naik ke JPO karena peruntukannya adalah untuk pejalan kaki," kata Instruktur Rifat Drive Labs, Andry Berlianto kepada wartawan, Rabu (20/11/2019).
Hal tersebut tanpa pengecualian apapun, meski JPO sedang sepi dari pejalan kaki. Bahaya yang mengancam bisa datang kepada pemotor sendiri.
"Meski sepi tentunya disarankan untuk tetap tidak memakai JPO sebagai jalur pintas menyeberang," bilang Andry.
Ia mengatakan ada potensi bahaya yang mengancam keselamatan pemotor.
Petugas Dishub juga terus menerus mengingatkan hal tersebut. Bahkan belum lama ini larangan melewati JPO diunggah melalui jejaring sosial instagram DishubDKIJakarta, termasuk denda bagi mereka yang melanggar.
TAG#DKI Jakarta, #JPO, #Dendan, #Dishub
190233426
KOMENTAR