Perang Melawan Radikalisme? Berdayakan Saja Spartan Nusantara

Hila Bame

Sunday, 13-10-2019 | 22:53 pm

MDN
Aven Jaman (Founder Komunitas Spartan Nusantara)

Jakarta, Inako

Kepedulian yang sama terhadap situasi sosiopolitik Indonesia beberapa tahun terakhir ini membuat kami sepakat menyatukan diri dalam sebuah komunitas, Komunitas Spartan ( Serikat Profesional dan Relawan Tangguh untuk Negeri ) Nusantara.

Dalam pandangan kami, situasi sosiopolitik Indonesia kini banyak diwarnai oleh isu radikalisme dan teror atas nama agama.

Masih menurut hemat kami, hal itu diakibatkan oleh minimnya literasi di satu sisi dan di sisi lain adanya pola komunikasi searah di mimbar agama yang sengaja disusupi doktrin-doktrin antidemokrasi.

Pertemuan dua kondisi ini seketika menjadikan banyak orang jadi mudah terpapar paham radikalisme. Namanya paham, sangat sulit untuk dihilangkan dari kesadaran seseorang.

Kita juga sadar bahwa tidak mungkin pola ceramah agama diubah total menjadi pola dialogis.

Maka, menurut hemat kami, perlu adanya satu kementerian khusus yang menangani bidang ini. Namakan saja Kementerian Urusan Pemberantasan Radikalisme. Menterinya diambil dari sosok-sosok nasionalis kritis yang memang teruji integritasnya soal nasionalisme, demikian rilis yang diterima inakoran.com Minggu (13/10/2019).

Tugas kementerian ini ialah memasyarakatkan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD'45. Ringkasnya merawat kebhinekaan dalam semangat Persatuan Indonesia.

Tapi tidak sampai di situ saja. Masyarakat juga dipaksa untuk berbudaya literasi, membaca.

Bagaimana cara memaksa masyarakat agar bisa berliterasi? Caranya adalah dengan:
1. Di sekolah dan perguruan tinggi formal, sebagai syarat kenaikan kelas dan kelulusan, wajib menyusun resume sebuah buku bertema nasional yang sudah ditunjuk sebelumnya melalui SK Menteri Urusan Pemberantasan Bahaya Radikalisme.

Klasifikasikan buku-buku tersebut untuk katagori kenaikan kelas, juga untuk katagori kelulusan sekolah/kuliah.

2. Sedang untuk masyarakat umum, tiap mengurus KTP, wajib menyusun resume atau ringkasan inti dari buku yang juga sudah ditunjuk Menteri tadi dengan SKnya.

Khusus masyarakat umum, hasil resume atau ringkasan itu diperikasa oleh timnya kementerian itu juga yang diterjunkan hingga ke tingkat desa. Minimal 5 orang per desa, angkat sebagai pegawai honorer 5 tahunan dengan kompensasi fee berdasarkan kinerja, sehingga mereka benar2 bekerja memeriksa resume2 itu.

Sedang sekolah/kuliah, dibuka peluang bagi guru atau dosen yang mengampu matpel/matkul Wawasan Nusantara.

Sulitkah Merealisasikannya?

Menyimak nukilan di atas maka tentu butuh banyak buku dong? Iya! Susahkah membuat? Sama sekali tidak. 

Kumpulkan saja para pakar dan tokoh nasionalis sebagai tim atau panitia pengadaan buku. Minta mereka bekerja membuat sejumlah tema. Selenggarakan sayembara untuk umum dengan hadiah uang tunai yang menarik plus royalti penerbitan tulisan apabila terpilih jadi bagian dari naskah yang ada dalam buku yang diterbitkan berdasarkan klasifikasi tema.

Penulis-penulis di Kompasiana (yang nasionalis), Seword, Quora, dll, tentunya akan tertarik untuk terlibat.

Kami merasa, apabila ini serius dikerjakan pemerintah, relatif paling lama 2 tahun kita sudah pasti melihat hasilnya.

Nah, bagaimana menyusun konsep besar ini dirumuskan secara detail, kami dari Spartan Nusantara amat siap untuk dipanggil beraudiensi dengan Bapak Presiden dan para pemangku kebijakan lainnya untuk menjabarkannya lebih jauh, termasuk merekomendasikan tokoh-tokoh nasionalis untuk duduk di tim pengadaan buku tadi di bawah pimpinan Presiden sendiri.

 

TAG#Spartan

190234103

KOMENTAR