Pernyataan Bahlil Berbahaya untuk Demokrasi

Jakarta, INAKORAN

Apa yang disampaikan Menteri Investasi / Kepala BKPM, Bahlil La Hadalia dimana sebagian kalangan usaha meminta Pemilu 2024 diundur sangat bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 7). Tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945, pernyataan semacam ini sangat berbahaya sebab bisa menjadi sumber kegaduhan bahkan memicu gesekan berbagai elemen. Bisa antara pengusaha dengan serikat buruh, atau rakyat dengan sebagian elite ekonomi dan elite politik yang pro pada penundaan Pemilu 2024.

Tentu kita menghargai pendapat atau aspirasi sebagian pengusaha, namun harus dipahami Pemilu tidak bisa diundur hanya dengan pertimbangan ketidakpastian usaha. Sampai saat ini tidak ada situasi luar biasa seperti tahun 1997-1998 sehingga pemilu diundur tahun 1999.

Hal ini disampaikan Gubernur LIRA Papua, Toenjes Swansen Maniagasi, dalam keterangan pers Jumat (14/1/2022) di Jakarta.
 
Menurut Toenjes, seharusnya sebagai pembantu Presiden Jokowi, Bahlil fokus saja pada tugasnya sebagai Menteri Investasi. Jangan lagi bermain politik. Karena sekali lagi, wacana semacam ini hanya akan merugikan bangsa Indonesia.

“Kalau dilihat dari videonya, Bahlil menyampaikan kekhwatiran dunia usaha atau sebagian pengusaha kalau Pemilu 2024 akan membuat ketidakpastian berusaha, padahal ekonomi  baru saja rebon karena Covid juga tidak punya dasar yang kuat”, ujar Toenjes.

Memang di berbagai Negara sejak Covid 19 menerjang dunia, ada yang melakukan penundaan Pemilu, tetapi itu hanya satu sampai tiga bulan, jadi bukan bertahun-tahun. Nah ini yang diusulkan ini bertahun-tahun. Jadi kalau di undur misalnya 2026 atau 2027 ada tambahan dua sampai tiga tahun bagi Presiden Jokowi.

Dan yang diuntungkan jika ini terjadi, bukan saja Jokowi, namun banyak pihak akan ketiban keuntungan dengan pengunduran ini. Bisa, legislator, partai tertentu, pengusaha yang menjadi Bandar politik dan parpol, para broker, dan lain-lain. Rakyat hanya menjadi komoditas yang diperdagangkan yang dikemas dengan rapi. Sangat berbahaya.

Oleh karena itu, Toenjes mengingatkan Bahlil untuk tidak membuat pernyataan kontroversial lagi. Saya yakin Presiden Jokowi komitmen dengan konstitusi bahwa jabatannya sampai 2024 dan itu sudah ditegaskan berkali-kali.