Persatuan Pers Bersama Nasional P2B Sesalkan Sikap Arogan Security Mall ITC Roxy 

Jakarta, Inako

 Kejadian berawal saat wartawati lensareportase.com meliput situasi mall yang ada di bilangan Roxy jelang penerapan New Normal yang sedianya akan diberlakukan pemerintah.

Meski penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di wilayah Jakarta diperpanjang sampai 14 Juni oleh Pemerintah DKI Jakarta, namun dalam transaksi jual-beli belum sepenuhnya diizinkan.

Tetapi faktanya, terpantau masih banyak pedagang memenuhi halaman parkir di salah satu pusat perbelanjaan ITC Roxy. Umumnya mereka melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan kendaraan roda empat. Padahal gedung itu belum resmi dibuka oleh pemerintah.

Aktivitas jual beli yang dilakukan para pedagang, selain masih banyak yang tidak memakai masker, juga terlihat menimbulkan kerumunan. Padahal pemerintah masih menerapkan protokol kesehatan dan Sosycal distancing dalam semua kegiatan.

Namun siapa duga, saat sedang melakukan peliputan aktivitas di halaman parkir, tiba-tiba sang oknum satpam muncul memberikan teguran, dengan alasan harus ada izin dari pihak pengelola jika ingin melakukan peliputan.

Namun, belum sempat meminta konfirmasi terkait tetap adanya aktifitas di area itu ke pengelola, sang oknum satpam dengan arogannya merampas handphone wartawati tersebut untuk menghapus semua foto dan video. Bahkan sempat menanyakan maksud dan tujuan serta meminta ID Card.
Belakangan diketahui, sang oknum Satpam bernaung dalam Badan Usaha Jasa Pengamanan, PT. Anugerah Bina Karya Ez Guard Security yang beralamat di Jl. Tiang Bendera V, Rukan Batavia Unit R-S No. 41-43, Kelurahan Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat 11230.

Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan kebebasan pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Am. Arieful Zaenal Abidin.SE selaku Ketua Umum Persatuan Pers Bersama Nasional (P2B) Menambahkan bahwa Undang-undang ini adalah pelaksanaan kemerdekaan Pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang Demokratis.
Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Antara lain yang menyatakan, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi, Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah"

Menurutnya Pelaku harus kita laporkan dan di Pidanakan agar menjadikan efek jerah karna dalam Undang -Undang Pers 40 Bab II tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers, Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian Ayat ke 3 juga disebutkan, untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Adapun menghalangi terlebih mengintimidasi seorang wartawan, sanksi pidana diatur dalam BAB VIII
Ketentuan Pidana Pasal 1 bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Tegasnya menutup pembicaraan.

ZA / Aldi inako