Pertumbuhan Ekonomi Hanya Dinikmati Kelas Menengah ke Atas

Jakarta, Inako

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan kualitas dan tingkat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia belum cukup. Maka perlu upaya peningkatakan pemerataan pembangunan, akses dan kesempatan bagi masyarakat.

Menteri PPN dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, sejuah ini pertumbuhan perekonomian Indonesia lebih banyak dinikmati golongan masyarakat menengah ke atas secara ekonomi ketimbang masyarakat menengah ke bawah.

Hingga 2017, pihaknya mencatat sekitar 46,4% dari produk domestik bruto (PDB) nasional masih dinikmati oleh 20% golongan pendapatan teratas. Sementara, 36,5% PDB dinikmati oleh sekitar 40% penduduk golongan pendapatan menengah.

Kue perekonomian yang tersisa bagi 40% penduduk golongan pendapatan terbawah pun hanya tersisa 17,1%. "Kalau dilihat, masih ada ketimpangan. Menjadi PR (pekerjaan rumah) kita untuk menghadapi tantangan ini, yaitu ketimpangan dan kemiskinan," ujar Bambang dalam acara Public Hearing Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI), Kamis (25/4).

Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia pun masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Sumatra dengan total distribusi PDB sekitar 80%. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua hanya sekitar 19,6%.

"Struktur perekonomian ini secara spasial tidak berubah dalam empat tahun terakhir, masih terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia sehingga menimbulkan ketimpangan antarwilayah," teran Bambang.

Oleh karena itu, Bambang menekankan pentingnya inklusivitas pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah maupun masyarakat tak bisa lagi menilai prestasi perekonomian hanya dari seberapa besar angka pertumbuhan yang berhasil dicapai.

Ia menilai, strategi pembangunan Indonesia semestinya tidak lagi hanya terpaku pada upaya pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kesejahteraan masyarakat itu tidak cukup hanya dengan pertumbuhan ekonomi tapi harus terwujud dengan pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja yang banyak, dan perbaikan kualitas manusia itu sendiri," tandas Bambang.