Perwal Nomor 5 Tahun 2020, Penggunaan Dana Kelurahan Harus Sesuai Ketentuan

Kota Pekalongan, Inako

Pemerintah Kota Pekalongan kembali mengucurkan dana kelurahan yang digunakan untuk membantu percepatan pembangunan kelurahan dengan nominal yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya yakni hampir Rp 1 miliar per kelurahan.

Penggunaan dana kelurahan tersebut telah diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana kelurahan tersebut. Di Kota Pekalongan sendiri, undang-undang tersebut diperkuat melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono menuturkan Pemkot sengaja menggelar sosialisasi perwal Nomor 5 Tahun 2020 yang ditujukkan kepada OPD terkait dan para perangkat kelurahan dan kecamatan. Dengan tujuan memberikan pemahaman dan sebagai bahan diskusi program pembangunan sarana dan prasarana dan permberdayaan masyarakat di masing-masing kelurahan.

“Adapun peserta sosialisasi ini diikuti oleh setidaknya 65 orang yang terdiri dari OPD terkait, para camat, lurah, PPHP kelurahan dan fasilitator kelurahan (faskel). Pedoman pelaksanaan dana kelurahan programnya sudah jelas, dana Kelurahan hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Silahkan saja diatur kecamatan dan kelurahan, mana yang paling prioritas dari dua program itu,” ungkap Sabaryo, Rabu (4/3/2020).

Walikota Pekalongan, Saelany Machfudz, menyampaikan bahwa jika tahun anggaran 2019 kemarin, Pemerintah Kota Pekalongan telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 350 juta untuk 27 kelurahan, maka pada tahun 2020 ini, nilainya dinaikkan sekitar Rp 1 miliar tiap kelurahan. Menurut Saelany, sosialisasi Perwal Nomor 5 Tahun 2020 ini sangat penting dilakukan agar arah pembangunan Kota Pekalongan yang sejatinya dimulai dari tingkat kelurahan ini akan tercapai sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Ini sangat penting karena sebagai pedoman penggunaan dana kelurahan, sehingga betul-betul harus dipahami oleh lurah, stakeholder yang lain termasuk faskel, LPM/BKM, tokoh masyarakat lainnya karena pembangunan ke depan lebih banyak ditentukan oleh kelurahan itu sendiri dengan dana yang lebih meningkat mencapai hampir Rp 1 miliar per kelurahan yang tahun kemarin hanya Rp 350 juta,” tegas Saelany.

Menurut Saelany, dengan adanya Perwal Nomor 5 Tahun 2020 ini pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Pekalongan telah memiliki payung hukum yang kuat yang harus ditaati pedoman pelaksanaannya agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat menjerumuskan dalam permasalahan hukum.

“Dengan penggunaan dana kelurahan ini barangkali masing-masing kelurahan dapat kembali membenahi infrastruktur yang telah rusak seperti di wilayah kelurahan terdampak banjir , tentunya harus dikomunikasikan dulu dengan stakeholder terkait seperti Faskel, LPM, BKM, Karang Taruna, maupun organisasi lainnya agar dapat ditentukan lokasi mana saja yang menjadi skala prioritas untuk dilakukan percepatan pembangunan,” pungkas Saelany.