Pihak Keamanan Di NTT Resmi Melarang Gerakan #2019Ganti Presiden#

Pihak keamanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi mengeluarkan larangan terhadap kegiatan yang dilakukan kelompok penggerak tagar "2019gantipresiden di seluruh wilayah itu.

Kupang, Inako –

Pihak keamanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi mengeluarkan larangan terhadap kegiatan yang dilakukan kelompok penggerak tagar "2019gantipresiden di seluruh wilayah itu.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Nusa Tenggara Timur Sisilia Sona menegaskan, gerakan "2019gantipresiden# sudah resmi dinyatakan sebagai kegiatan yang dilarang.

"Jika ada organisasi massa yang hendak melakukan gerakan #2019gantipresiden# maka akan berhadapan dengan aparat keamanan," katanya, di Kupang, Selasa (4/9).

Ia mengatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menyatakan bahwa gerakan ganti presiden 2019 resmi dilarang, sehingga tidak boleh ada aktivitas di NTT.

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan rencana Presidium Gerakan #2019gantipresiden# Hajenang yang akan menggelar gerakan tersebut di Manggarai Barat, Pulau Flores pada 10 November 2018 sebagai wahana pendidikan politik buat rakyat.

Presidium Gerakan #2019gantipresiden# Wilayah NTT, Hajenang berencana akan menggelar gerakan tersebut pada 10 November 2018 di Marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Hajenang sebelumnya sempat mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang, dan seorang pengacara. Namun, saat ini dilaporkan sudah tidak mengajar lagi di universitas swasta tersebut.

"Kami juga akan segera berkoordinasi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Kupang untuk menggali informasi lebih dalam mengenai rencana kegiatan tersebut," katanya.

Ketua Presidium Gerakan #2019gantipresiden# Wilayah Nusa Tenggara Timur, Hajenang mengatakan, gerakan yang dilakukan tersebut lebih kepada pendidikan politik.

Dia mengatakan, kegiatan ini bukanlah makar, dan bukan pula anti UUD 1945 dan Pancasila tetapi lebih pada pendidikan politik. Namun, para netizen menolak dengan keras kegiatan tersebut dengan apa pun alasannya.

Ketita ditanya soal motivasinya, Hajenang mengatakan gerakannya juga hanya bersifat dialogis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang demokrasi, hukum, dan politik terkait tagar #2019gantipresiden#.