Pilkada 2018, Ekonom : Kepala Daerah Terpilih Harus Ciptakan Iklim Investasi Kondusif

Jakarta, Inako

Pemimpin yang dipilih hari rabu (27/6/2018) bagian dari proses demokrasi langsung amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Kepemimpinan yang dihasilkan tentulah membawa rakyatnya kepada kondisi kesejahteraan yang sejati dan mencakup. Penyelengaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan integritas adalah kunci menuju kesejahteraan yang komprehensif. Manakala integritas dimaknai sebagai berani masuk penjara karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lawan azas dari kepemimpinan itu sendiri.

Kesejahteraan yang bersumber dari kegitan ekonomi pelaku usaha kawasan (provinsi dan kabupaten), dengan mensyaratkan iklim usaha yang kondusif tidak juga dimaknai “praktek suap” adalah ujung tombak mengurangi hambatan perdagangan. Hambatan usaha sejatinya ditiadakan oleh sang pemimipin yang keluar sebagai champion pada Pemilihan kepala Daerah (Pilkada 2018).  Menciptakan iklim usaha kondusif tanpa suap. Suap adalah praktek kotor yang pada gilirannya terjadi potensi eskalasi cost of good sold (harga pokok barang)  atau ekonomi biaya tinggi, demikian banyak orang menyebutnya.  

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengharapkan kepala daerah yang terpilih nantinya wajib membuat iklim investasi yang kondusif.

“Jangan ada perda- perda baru yang kontraproduktif terhadap kemudahan investasi. Konsistensi kebijakan juga penting jadi jangan asal kepala daerah baru lalu aturannya berubah ubah. Semangat deregulasi jadi no.1,” kata Bhima Rabu (27/6/2018).

Pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah digelar hari Rabu (27/6/2018) yang ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Pemilih akan memberikan hak pilihnya untuk memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur di 17 provinsi, bupati dan wakil bupati di 115 kabupaten, wali kota & wakil wali kota di 39 kota yang akan menjabat sepanjang periode 2018—2023.

Dia mengharapkan kepada daerah yang terpilih memiliki pola pikir bahwa memudahkan investasi akan mendorong serapan tenaga kerja, penerimaan daerah dan pada akhirnya membawa kesejahteraan daerah.