PKB: “Anies Sibuk Politik, Bukan Sosok Pemimpin yang Melayani”

Jakarta, Inako
Ketua Fraksi Partai Kebangkta Bangsa (PKB) DPRD DKI Hasbiallah Illyas mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan ini sibuk dengan kegiatan politik. Kesibukan itu mengakibatkan pelayanan terhadap kepentingan warga Jakarta terbengkelai.
"Sekarang sepi nggak ada kinerjanya. Urusannya politik, tidak melayani, bukan sosok pemimpin yang melayani," jelasnya.
Hasbiallah mengakui PKB mendukung pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi terkait pelayanan di kelurahan yang marak praktik pungli. PKB menilai pelayanan terhadap warga Jakarta saat ini sangat buruk.
"Sangat bener (PDIP), nggak usah tanya saya, tanya masyarakat. Sudah mengakui. Ini kembali ini ke zaman jahiliyah lagi, dari segi pelayanannya loh ya," Hasbiallah Illyas di Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Hasbiallah menyebut tidak hanya lurah yang kinerjanya buruk. Dia menyebut petugas PPSU juga tidak bekerja dengan baik. "Ini salah satu keberhasilan Gubernur Anies. Ya karena gubernur sibuk dengan dirinya sendiri," terangnya.
Terkait dengan banyak praktek pungli di kelurahan, sebelumnya Prasetio Edi Marsudi menegaskan akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum di kelurahan yang ketahuan melakukan pungli. Prasetio mengaku mendapat laporan oknum lurah melakukan pungli kepada warga.
"Sekarang kelurahan, kalau perlu lurah jam 07.00 WIB dan 08.00 WIB sudah di kantor, kalau sekarang lurah sudah mulai jadi bos. Saya dengan Fraksi PDIP sedang bekerja, saya akan OTT," kata Prasetio di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/7).
Menurut Prasetio, ada warga yang sudah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk mengurus surat keterangan sertifikat tanah. Dia menyebut ada warga yang mengeluarkan dana dari Rp 50 juta sampai Rp 200 juta.
"Itu biasanya untuk PM 1 (surat keterangan), kalau mau buat surat pengantar, kan, harus melalui lurah," ujarnya.
TAG#DKI Jakarta, #Pelayanan Publik, #DPRD, #Anies Baswedan
190215350
KOMENTAR