PKB, PDIP dan Marwah Politiknya

Oleh : Adlan Daie
Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat

Indramayu, Inako

Memenangkan pilkada Indramayu 2020 adalah anak tangga politik untuk sukses pemilu legislatif  (pileg) 2024. Sukses pileg adalah bagian penting dari ikhtiar menjaga martabat dan marwah partai. Inilah substansi pilkada bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dua partai kokoh basis representasi sosialnya. Jangan berandai andai menang pileg 2024 sekedar bertahan pun dalam posisi hari ini sungguh berat bagi PKB dan PDIP jika momentum OTT KPK yang menindih rezim partai Golkar tidak dibalik menjadi sukses bagi bonus elektoral pemenangannya di pilkada kali ini.

Kemenangan partai Golkar sejak pileg 2004 berturut turut hingga pileg 2019 di Indramayu bukan sekedar menang biasa tapi kemenangan telak setelak telaknya adalah bukti.sohih bahwa posisi kadernya sebagai bupati dapat memainkan orkestrasi politik untuk memenangkan basis elektoral partainya. Bukan sekedar birokrasi menjadi jaring pengaman ampuh elektoralnya melainkan kelompok dan lembaga sosial maupun keagamaan dapat ditundukkan, antara lain, melalui operasi bantuan, hibah, muslihat birokrasi maupun  operasi lembut dan keras lainnya.

Sebaliknya, pilihan sesaat partai Gerindra, PKS dan Demokrat di pilkada 2015 mengusung pasangan ANDI (Hj.Ana Shopanah - H.Supendi) tidak memperoleh efect elektoral untuk partainya di pemilu 2019, malah mengalami tend penurunan kecuali partai Gerindra naik sedikit karena asupan elektoral Prabowo ketua umum partai Gerindra sebagai capres. Pasangan ANDI yang diusungnya terpilih sebagai bupati dan wakil bupati full paket kader partai Golkar mengabdi untuk  pemenamgan  partainya, suka tidak suka, harus menggerus basis elektoral partai pengusungnya sekalipun.

Ironisnya, justru pasca pemilu 2019 saat PKS dan Demokrat mengalami penurunan dan Gerindra mangkrak secara elektoral malah ketiga partai di atas lagi lagi menghamparkan karpet merah bagi kader partai Golkar untuk menduduki posisi wakil bupati mengisi kursi yang ditinggalkan H. Supendi yang naik menjadi bupati pasca mundurnya Hj. Ana dari jabatannya sebagai bupati. Inilah problem mental pimpinan partai politik memberi jalan lapang bagi rezim partai Golkar sekaligus jalan terjal, sempit dan berliku bagi partainya jelang pilkada 2020 untuk bertahan hidup di pileg 2024.

Kontestasi pilkada Indramayu 2020 adalah pilihan menjaga marwah dan eksistensi bagi PKB dan PDIP serta  partai partai non Golkar lainnya untuk sukses pileg 2024. Hanya dengan memenangkan pillkada 2020 melalui gerakan memviralkan jijiknya kasus OTT KPK di ruang publik inilah harapan yang tersisa bagi PKB dan PDIP untuk bisa menang pileg 2024 dan menjaga harapan hidup partai partai medioker lainnya tidak hilang di lembaga legislatif demi keseimbangan proporsionalitas politik dan sehatnya mekanisme check and balances untuk mempersempit ruang ruang transaksi koruptif.

Pilihan bagi PKB dan PDIP untuk tegak lurus menjadi pelopor perubahan dan perbaikan bukan sekedar untuk memenangkan pilkada 2020 sebagai anak tangga sukses pileg 2024 dan menjaga harapan eksistensi partai partai medioker lainnya, lebih dari itu, untuk : 

Pertama, membuktikan kontribusinya kepada rakyat melalui trend kenaikan IPM masyarakat Indramayu secara signifikan. Gaya khotbah politik pejabat manipulatif tiada guna lagi jika tingkat IPM masyarakatnya  masih terendah di lingkungan wilayah III Cirebon.  Pelayanan publiknya masih dibawah standar jasa layanan swasta seperti TIKI dan JNT yang memberi kenyamanan layanan bagi konsumennya. Rakyat masih dipaksa bersusah susah sekedar mengurus layanan dasar seperti KTP, KK, BPJS dan lain lain.

Kedua, mengembalikan birokrasi pada khittah tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik. Birokrasi di tarik ke tengah untuk melayani rakyat dengan segala warna warni pilihan politiknya. Birokrasi dengan SDM sangat memadai tapi salah asuhan dikembalikan  ke fitrah sejatinya sebagai pelayan publik, dijauhkan dari transaksi layanan politik ijon, jual beli proyek dan prilaku prilaku koruptif. Kasus OTT KPK yang menjerat H. Supendi, mantan bupati, dan pejabat teknis di dinas  PUPR  adalah kasus sistemik dan tidak berdiri tunggal sungguh pelajaran sangat telanjang dan memalukan untuk cukup sekali terjadi.

IItulah pilihan jalan politik mulia dan berperadaban bagi PKB dan PDIP untuk memimpin Indramayu melalui mandat kontestasi legal pilkada Indramayu 2020. Agus Salim, politisi bermartabat di awal kemerdekaan, memberi teladan kepemimpinan politik kepada lingkungan politik di eranya dan cermin untuk peneguhan pilihan sikap politiknya.

Dalam bahasa belanda yang fasih Agus Salim mengingatkan bahwa  Leiden is ledjin, memimpin adalah jalan menderita. Sebuah ungkapan keras bahwa pilihan menjadi pejabat bukan untuk menggagah gagahkan diri dengan aksesoris pakaian jabatannya di depan publik melainkan mempertautkan deritanya dengan penderitaan rakyatnya.

Salam resolusi jihad pilkada 2020.