PKS Bela Anies Baswedan Lakukan Penggusuran

"Mungkin istilahnya bukan penggusuran kali ya, penertiban. Kalau penertiban itu, orang ditertibkan karena melakukan sesuatu yang tidak tertib, nah itu amanah yang harus dijalankan oleh eksekutif dalam hal ini Pemprov DKI,"

Jakarta, Inako

Fraksi PKS DKI Jakarta membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut LBH Jakarta melakukan penggusuran paksa. PKS menilai langkah Anies itu lebih tepat disebut penertiban.

"Mungkin istilahnya bukan penggusuran kali ya, penertiban. Kalau penertiban itu, orang ditertibkan karena melakukan sesuatu yang tidak tertib, nah itu amanah yang harus dijalankan oleh eksekutif dalam hal ini Pemprov DKI," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, Minggu (14/10/2018).

"Kalau misalnya orang bangun di jalur hijau, ya jangan di sana dong atau soal reklamasi ini nggak ada izinnya, berdasarkan rekomendasi tim yang dibuat ini harus dihentikan misalnya, ya udah dihentikan, justru saya, ini penertiban. Kalau penggusuran itu kesannya menzalimi orang, jangan dikesankan begitu. Pak gubernur menegakan aturan sesuai zonasi dan amanah perda," lanjut dia.

Suhaimi juga mengingatkan Anies untuk memberikan solusi apabila melakukan penertiban di sejumlah wilayah di Jakarta. Penertiban itu juga harus dilakukan dengan cara sosialisasi terlebih dulu.

"Kalau penertiban harus caranya lebih persuasif dan ada aturan yang dilakukan memberikan info lebih dulu. Terpenting setelah ditertibkan ada solusinya," jelas Suhaimi.

Ddata LBH Jakarta sebelumnya menunjukan ada 91 kasus penggusuran selama Anies menjabat. 12 Kasus terjadi pada tahun 2017, sedangkan 79 kasus terjadi di tahun 2018.

"Pada tahun 2017, 80 persen kasus penggusuran hunian dilakukan secara sepihak. Sementara pada tahun 2018, Januari sampai September, terjadi 81 persen penggusuran dilakukan secara sepihak tanpa ada musyawarah dan solusi bagi warga terdampak," ucap pengacara publik LBH Jakarta Charlie Al Bajili, kepada wartawan di kantornya, Jalan Dipenogero, Minggu (14/10).